DPR RI Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Ribuan Siswa Keracunan

Lebih lanjut, Esti menyoroti kejadian keracunan yang terjadi di beberapa sekolah di Sleman, DIY.

Ia menyayangkan pihak penyelenggara yang tetap melanjutkan aktivitas memasak meski insiden keracunan telah terjadi.

"Saya sudah cek ke sekolah di Sleman, dan hari berikutnya dapur tetap memasak. Ini aneh. Seharusnya, jika sudah terjadi keracunan, proses memasak harus dihentikan dan dievaluasi terlebih dahulu. Namun, mereka tetap memasak tanpa ada peringatan. Proses pembersihan dan penelitian pun tidak dilakukan. Ini menjadi catatan," tegasnya.

Esti juga mengungkapkan bahwa di Sleman, pemerintah daerah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp45 juta untuk pengobatan ratusan siswa yang terdampak, karena BPJS tidak bisa menanggung biaya keracunan makanan.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih.

Ia menyebutkan bahwa Pemda Gunungkidul telah menyiapkan dana sebesar Rp100 juta melalui APBD Perubahan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi keracunan makanan MBG.

"Keracunan ini bukan bagian dari penyakit, jadi tidak bisa dibackup oleh BPJS. Akibatnya, menjadi beban bagi pemerintah daerah. Sementara itu, tidak ada alokasi anggaran MBG dari pusat kepada daerah, yang menyebabkan beban semakin berat pada APBD," terang Endah.

Baik DPR maupun Pemda mengharapkan adanya sanksi tegas terhadap penyelenggara program MBG yang terbukti lalai.

Desakan Hentikan Program MBG Menguat, Kepala BGN: Tunggu Arahan Presiden

MBG: Masalah Keracunan Makanan dan Pro-Poor

Tanggapi Isu DPR Miliki Dapur SPPG, Wakil Ketua Komisi IX: Ya Tidak Apa-Apa

Banggar DPR Tolak Hentikan MBG, Usulkan 3 Skema Alternatif

Kepala Badan Gizi Nasional Tinjau Korban Keracunan Makanan MBG di Cipongkor, Kegiatan SPPG Disetop Sementara

Diduga Karena Daging Ayam Basi, Ratusan Siswa di Cipongkor Keracunan Makan Bergizi Gratis