KLH Pastikan Perlindungan Hukum bagi Ahli Lingkungan dari Gugatan SLAPP

JAKARTA, – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan perlindungan hukum bagi para ahli yang menghadapi risiko gugatan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) karena memberikan keterangan dalam kasus lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, peran ahli sangat penting dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan agar pengawasan dan tindakan hukum berdasar pada kaidah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Kami paham para ahli berada di garis depan. Karena itu, kami memastikan perlindungan hukum melalui Peraturan Menteri LH Nomor 10 Tahun 2024," ujar Hanif, Sabtu, di Jakarta.

Baca Juga:

• Dua Kandang Hewan di Depok Diduga Cemari Lingkungan, DLHK dan KLH Lakukan Penyegelan

SLAPP merupakan gugatan strategis yang bertujuan mengintimidasi atau menekan kritik dengan membebani biaya proses hukum.

KLH/BPLH telah membentuk Tim Ad Hoc untuk menilai kelayakan perlindungan bagi ahli yang menghadapi gugatan tersebut.

Hingga kini, dua ahli telah ditetapkan sebagai Pejuang Lingkungan Hidup melalui Surat Keputusan Menteri, yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan proses hukum represif terhadap mereka.

Menteri Hanif menambahkan, peningkatan kapasitas institusi dan personel KLH/BPLH serta pengembangan sistem informasi pengawasan lingkungan sangat diperlukan.

Sistem ini diharapkan meningkatkan efektivitas pemantauan, memperluas akses data, dan memperkuat interoperabilitas antar-lembaga dalam penegakan hukum lingkungan.

Tantangan juga muncul dari sisi geografis, sehingga kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi penting.

"Perkara lingkungan saat ini semakin kompleks. Pelaku pencemar memanfaatkan kehadiran ahli untuk membela diri. Karena itu, dukungan ahli dari berbagai disiplin ilmu diperlukan agar langkah KLH/BPLH memiliki landasan ilmiah yang kuat," kata Hanif.

(AT/P)

Dua Kandang Hewan di Depok Diduga Cemari Lingkungan, DLHK dan KLH Lakukan Penyegelan

Komeng Curhat ke Menteri Kehutanan Soal Deforestasi di Jabar: Jakarta Banjir, Kami yang Disalahkan

DKLH Bali Kerahkan 300 Personel Bersihkan Sampah Plastik Pasca Banjir Bandang

Disegel Karena Karhutla, Dua Perusahaan Ini Ngaku Tak Lagi Kuasai Lahannya

KLH Segel 5 Perusahaan Pemicu Karhutla di Riau, Operasional Dihentikan

Empat Perusahaan Disegel dan Satu Pabrik Sawit Ditutup karena Karhutla di Riau