BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh akan segera membentuk dan menerjunkan satuan tugas (satgas) khusus untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya.
Langkah ini menyusul temuan Panitia Khusus (Pansus) Mineral dan Migas DPR Aceh yang mengungkap praktik penyetoran uang keamanan dari pelaku tambang ilegal kepada oknum aparat penegak hukum.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan, pembentukan satgas merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti berbagai temuan yang mengindikasikan maraknya pelanggaran di sektor pertambangan, khususnya tambang mineral dan batu bara (minerba).Baca Juga:
"Kami sudah siap untuk membentuk satgas ke lapangan dengan waktu yang dekat ini," ujar Mualem di Banda Aceh, Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan bahwa penertiban ini adalah bagian dari kesepakatan bersama pemerintah daerah untuk menata kembali sektor-sektor strategis demi masa depan Aceh, termasuk pertambangan dan perkebunan.
"Sebelumnya kami sudah sepakat untuk melihat Aceh masa depan, di segi pertambangan, perkebunan dan lain-lain, minerba yang ada di Aceh," ujarnya.
Menurut Mualem, peninjauan langsung ke lapangan akan dilakukan dalam waktu dekat guna memastikan praktik ilegal benar-benar dihentikan dan tidak merusak lingkungan serta menggerus potensi penerimaan negara.
"Sepakat untuk kita tinjau di lapangan tidak lama lagi," tegasnya.
Temuan DPR Aceh menyebutkan bahwa terdapat sekitar 1.000 unit ekskavator ilegal beroperasi di 450 titik tambang ilegal di seluruh Aceh.
Mirisnya, setiap unit alat berat tersebut diwajibkan menyetor sekitar Rp30 juta per bulan kepada oknum aparat.
Jika dikalkulasi, potensi perputaran dana dari praktik ilegal ini mencapai Rp360 miliar per tahun.
Sebagai respons atas temuan tersebut, Gubernur Mualem mengeluarkan ultimatum keras kepada para pelaku tambang ilegal.
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi menetapkan susunan Pengurus Pusat (PP) untuk masa bakti 20252030. adsenseDa
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padangsidimpuan kembali
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kepolisian Resor (Polres) Padangsidimpuan berhasil mengungkap 44 kasus tindak pidana narkotika sepanjang periode Juli hi
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Afif Nasution, kembali menjadi sorotan usai mengambil langkah kontroversial yang melibatkan
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah terus memperkuat konektivitas transportasi di Ibu Kota melalui pembangunan Kawasan Integrasi Transportasi Publik di D
Nasional
PADANG LAWAS UTARA Bisnis gelap mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali menjadi sorotan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perseteruan antara artis Nikita Mirzani dengan dokter Reza Gladys memasuki babak baru. adsenseSetelah sebelumnya dilaporkan se
Entertainment
TANJAB TIMUR Polres Tanjab Timur resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus pemortalan jalan umum tanpa izin di Kabupaten Tanjab T
Hukum dan Kriminal
BEKASI Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus penganiayaan berat yang menimpa seorang kurir jasa pengiriman di wilayah Bekasi Utara.
Hukum dan Kriminal
BEKASI Dua saudara kembar berusia lanjut, IS dan SUM (60), harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah diduga melakukan pencabulan t
Hukum dan Kriminal
