Sumut Luncurkan Sistem Registrasi Bisnis SDGs, Diklaim Pertama di Indonesia
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (T
EKONOMI
DENPASAR – Polemik pagar tembok Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang menutup akses warga Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, akhirnya menemukan titik terang.
Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memanggil manajemen GWK ke Jaya Sabha, Senin (30/9/2025) malam pukul 22.30 WITA. Pertemuan ini dihadiri jajaran direksi, komisaris, dan staf GWK, serta pejabat terkait di lingkup Pemprov dan Pemkab Badung.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster dengan tegas memerintahkan agar manajemen GWK segera membongkar tembok yang menutup akses warga, sesuai tuntutan masyarakat dan rekomendasi DPRD Bali.
"Pembongkaran harus dimulai besok, 1 Oktober 2025, agar warga bisa kembali menggunakan jalan yang sejak lama menjadi akses mereka. Supaya aktivitas warga kembali normal," tegas Koster.
Instruksi tersebut mendapat dukungan penuh Bupati Adi Arnawa. Keduanya sepakat agar pembongkaran tembok dilakukan secepat mungkin demi mengembalikan kenyamanan dan hak akses masyarakat.
Koster juga mengingatkan agar pihak GWK tidak bersikap eksklusif, melainkan membangun hubungan harmonis dengan warga setempat. "Warga harus dijadikan ekosistem yang mendukung keberadaan GWK agar pariwisata dan citra kawasan tetap terjaga," kata Koster.
Menanggapi arahan itu, manajemen GWK menyatakan komitmennya untuk segera melaksanakan instruksi Gubernur dan Bupati. Mulai 1 Oktober 2025, GWK akan membuka kembali akses warga serta berjanji menjalin kerja sama lebih baik dengan masyarakat Ungasan.
Langkah ini menyusul rekomendasi DPRD Bali yang sebelumnya meminta agar pagar GWK dibongkar paling lambat 29 September 2025. DPRD bahkan menerbitkan surat resmi pada 30 September 2025 malam untuk mendorong Pemprov Bali segera menindaklanjuti masalah tersebut.
Dengan kesepakatan ini, diharapkan polemik antara GWK dan warga bisa diselesaikan, serta ke depan terjalin hubungan yang lebih harmonis demi kepentingan bersama.*
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (T
EKONOMI
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga reti
EKONOMI
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga avtur di dalam negeri masih berada pada level
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan untuk membahas solusi hunian bagi wa
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti
EKONOMI
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car (ODNC
PEMERINTAHAN
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL