Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan One Day No Car Bukan Hanya Gerakan Simbolis, Tapi Transformasi Budaya ASN

MEDAN — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car (ODNC) yang diterapkan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah sekadar gerakan simbolis, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

Pernyataan ini disampaikan Sulaiman dalam Webinar Sesi III Tahun 2026 bertema Transformasi Budaya Kerja ASN Melalui Penerapan One Day No Car, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Senin (6/4/2026).

Sulaiman menjelaskan bahwa kebijakan ODNC tercermin dalam Surat Edaran Gubernur Sumut Nomor 000.8.6.1/001/IV/2026 yang ditandatangani pada 2 April 2026.

Baca Juga:

• Sahroni Soroti Kasus Amsal Sitepu, Minta Kejagung Telusuri Tahanan Lain yang Ditangani Kejari Karo

Menurutnya, perubahan budaya kerja ASN tidak hanya melibatkan perubahan dalam cara berpikir, cara melayani, dan berkoordinasi, tetapi juga mencakup perilaku keseharian aparatur yang harus lebih efisien, tertib, dan bertanggung jawab.

"Budaya kerja ASN harus tercermin dalam sikap hidup yang lebih efisien, lebih tertib, dan lebih bertanggung jawab. Konsep One Day No Car bukan hanya ajakan untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi pada satu hari, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan keteladanan birokrasi," ujar Sulaiman.

Lebih lanjut, Sulaiman menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

ODNC memiliki manfaat strategis, seperti mendukung program penghematan energi, mengurangi polusi udara, serta mengurangi kemacetan lalu lintas, terutama di pusat pemerintahan dan kawasan perkotaan.

"Ini juga sebagai langkah untuk membangun budaya pemanfaatan transportasi publik yang lebih baik, sekaligus sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN yang disiplin, adaptif, dan berwawasan lingkungan," kata Sulaiman.

Pj Sekdaprov Sumut itu juga menegaskan bahwa ODNC tidak boleh dipandang sebagai kebijakan seremonial.

Pemprov Sumut berharap kebijakan ini dapat mendorong perubahan cara pandang aparatur agar lebih efisien dan bertanggung jawab dalam mobilitas kerja.

"Setiap kebiasaan birokrasi, sekecil apa pun, memiliki dampak terhadap konsumsi energi, kualitas udara, ketertiban lalu lintas, dan citra pemerintah di mata masyarakat," tambahnya.

Sulaiman juga mengingatkan bahwa pelaksanaan ODNC perlu dilakukan secara bertahap dan terukur.

WFH ASN di Sumut Dimulai Jumat Ini, Bobby Nasution Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Jusuf Kalla Usulkan Kenaikan Harga BBM untuk Redam Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah

Di Atas Bahu Jalan, di Bawah Bayang-Bayang Pembiaran: Jejak Usaha Potong Ayam di Talawi

Nonton Bareng "The Hostage’s Hero", Pemerintah Tanjungbalai dan Asahan Perkuat Sinergi Daerah

Pemkot Tanjungbalai Fokus Tekan Stunting, Wakil Wali Kota Lakukan Monitoring Program MBG di Posyandu Asoka

Pemkot Tanjungbalai Serahkan Hibah Tanah ke Badan Karantina Indonesia untuk Tingkatkan Keamanan Hayati dan Kesejahteraan Masyarakat