MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya dalam mendukung target nasional untuk mewujudkan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada tahun 2027.
Hal ini dilakukan guna menekan kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan berat yang kelebihan muatan dan dimensi.
Komitmen ini disampaikan dalam konferensi pers bertema 'Stop Kendaraan Over Dimension Over Load' yang digelar oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (3/10/2025).Baca Juga:
Plt Kepala Dishub Sumut Moettaqien Hasrimi, melalui Sekretaris Dinas Rochani Litiloly, menjelaskan bahwa kelebihan muatan dan dimensi pada kendaraan angkutan barang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan yang masif di Sumatera Utara.
"Modifikasi kendaraan oleh bengkel tidak resmi, serta kesepakatan tarif antara pemilik barang dan pengusaha angkutan seringkali mendorong praktik ODOL. Ini jadi permasalahan serius yang harus diselesaikan bersama," ujar Rochani.
Menurutnya, tingginya biaya operasional lapangan seperti pungutan liar, biaya bongkar, hingga parkir ilegal menjadi salah satu pemicu pengusaha memuat barang secara berlebihan agar menekan biaya distribusi.
Tidak jarang, modifikasi dimensi kendaraan juga dilakukan untuk menambah kapasitas, meski tidak sesuai dengan ketentuan teknis.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sumut akan menyusun rencana aksi daerah dalam rangka mendukung program nasional Zero ODOL 2027 yang menjadi arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Koordinasi akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, serta pihak kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya.
Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengawasan kendaraan ODOL.
"Setiap ruas jalan punya kapasitas masing-masing. Maka penting bagi semua pihak untuk mematuhi aturan daya angkut kendaraan. Kita juga akan mengembangkan sistem pengawasan agar lebih efektif," tegas Bobby.
Beberapa langkah yang akan dijalankan Pemprov Sumut meliputi:
- Penyusunan jaringan lintas angkutan barang
- Penataan kelas jalan sesuai kapasitas
- Sertifikasi karoseri dan bengkel umum
- Penertiban perusahaan angkutan barang
- Sosialisasi masif kepada pengusaha logistik dan pemilik barang
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa kondisi cuaca di Provinsi Bali pada Minggu (5/10) akan didomi
Nasional
YOGYAKARTA Kabar cerah datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprakirakan seluruh wilayah Daerah Istime
Nasional
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Minggu (5/10) didominasi
Nasional
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan r
Nasional
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Minggu (5/10), yang menun
Nasional
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Minggu (5/10), deng
Nasional
ACEH JAYA Seorang penambang emas tradisional dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun longsor di kawasan perbukitan Blok 20, Desa Pa
Peristiwa
LAMPUNG Pemerintah melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen PAUD, Dasmen) Kementerian Pendidikan Dasar da
Nasional
BANDAR LAMPUNG Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong seluruh kepala daerah di provinsinya untuk mengintensifkan pengawasan
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turun langsung menyapa dan mendengarkan keluhan masyarakat dalam kegiatan Program Sapa Wa
Pemerintahan
