Komisi XIII DPR Desak Setneg Segera Rampungkan Semua PP Turunan KUHP-KUHAP Terbaru
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
BANDAR LAMPUNG — Polemik hibah senilai Rp60 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terus memicu perdebatan publik.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit, rencana bantuan dana besar untuk pembangunan gedung Kejati dinilai janggal dan memunculkan kritik tajam dari masyarakat.
Namun, menurut Humas DPRD Bandar Lampung, Dodi, hingga saat ini anggaran hibah tersebut belum final dan masih dalam tahap pembahasan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.Baca Juga:
"Masih dalam KUA-PPAS perubahan. Belum masuk ke APBD murni. Jadi saat ini posisinya masih dibahas," jelas Dodi, Kamis (2/10/2025) malam.
Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan sejumlah pejabat Pemkot sebelumnya yang telah menyebutkan nilai dan skema hibah tersebut secara gamblang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung, Dedi Sutiyoso, sebelumnya mengatakan bahwa hibah senilai Rp60 miliar akan dikucurkan dalam dua tahap, yaitu Rp15 miliar pada 2025 dan Rp45 miliar pada 2026.
Wacana pemberian hibah ini menjadi sorotan tajam publik lantaran kondisi keuangan Pemkot Bandar Lampungyang dinilai sedang tidak sehat.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 28B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, terungkap bahwa pemkot mengalami ketidakcukupan dana belanja daerah selama tiga tahun anggaran berturut-turut.
Berikut rincian ketidakcukupan dana:
2022:
Pendapatan: Rp2,17 triliun
Beban belanja: Rp2,68 triliun
Defisit: Rp342 miliar
2023:
Pendapatan: Rp2,29 triliun
Beban belanja: Rp2,58 triliun
Defisit: Rp267 miliar
2024:
Pendapatan: Rp2,47 triliun
Beban belanja: Rp2,73 triliun
Defisit: Rp245 miliar
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
