DPR Geram! Oknum Brimob Diduga Aniaya Siswa Madrasah hingga Tewas di Tual
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, meluruskan pemberitaan yang menyebut produk tanpa sertifikat halal akan dikategorikan ilegal mulai 2026.
Haikal menegaskan, pernyataan tersebut tidak sesuai konteks yang ia sampaikan saat acara Gathering Media dan Pengusaha bertema "Menuju Wajib Halal Oktober 2026: Memperkuat Ekosistem Halal dengan Tertib Halal" pada 6 Oktober 2025 di Bekasi.
"Tidak demikian, yang saya katakan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP 42/2024, bahwa produk yang didistribusikan atau diperjualbelikan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal jika memang halal, atau wajib diberi tanda non-halal apabila produk tersebut non-halal," jelas Haikal melalui keterangan video saat dikonfirmasi, Sabtu (11/10/2025).Baca Juga:
Haikal menambahkan, produk yang dijual tanpa informasi mengenai kandungan atau keterangan jelas tetap termasuk ilegal. "Jadi, kalau ada produk tanpa ada ingredients, tanpa ada keterangan produk, tapi diperjualbelikan, jelas produk itu ilegal. Itu yang saya maksud sebenarnya," tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal bertujuan untuk memastikan keamanan, kejelasan, dan keterbukaan informasi bagi konsumen, bukan secara otomatis menjadikan seluruh produk tanpa sertifikat halal sebagai ilegal.*
(lp/mt)
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Kematian NS, bocah 12 tahun asal Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, masih dalam penyelidikan. Dugaan
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada Jumat, 20 Febr
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi wacana dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto.Menurut Paloh, Nas
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Sugiono) menyatakan belum ada keputusan terkait sosok anggota TNI yang akan menjabat sebagai Wakil Komandan
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Unit Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani dan mendukung program ketahanan pangan Presiden RI, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Sia
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengecam keras penangkapan imam
POLITIK
DENPASAR Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pangan Provinsi Bali turun langsung ke lapa
EKONOMI
SUKABUMI Kasus tragis menimpa seorang anak lakilaki di Kampung Leuwi Nanggung, Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukab
HUKUM DAN KRIMINAL