JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau kepala daerah di seluruh Indonesia untuk lebih serius menjaga inflasi di wilayahnya.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial politik dan popularitas kepala daerah di mata publik.
Baca Juga:Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (20/10/2025).
"Kalau Bapak-Ibu bisa mengendalikan harga di daerah, hampir pasti bisa terpilih lagi, tanpa embel-embel yang lain. Perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia," ujar Purbaya.
Purbaya mengungkapkan bahwa kondisi inflasi di tingkat daerah saat ini masih relatif terkendali.
Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 provinsi mengalami inflasi positif, sementara hanya satu provinsi, yakni Maluku Utara, yang mencatatkan sedikit deflasi.
"Kalau kita lihat, 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional. Artinya, pengendalian inflasi di daerah berjalan cukup baik," ujarnya.
Pada September 2025, inflasi nasional year-on-year (yoy) tercatat sebesar 2,65%.
Menurut Purbaya, angka tersebut menunjukkan keterjangkauan harga di berbagai wilayah membaik, didukung oleh kelancaran pasokan dan distribusi antar-daerah yang semakin efisien.
Menkeu juga menyinggung pentingnya stabilitas harga pangan sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan kepemimpinan.
Ia mencontohkan masa pemerintahan Presiden kedua RI, Soeharto, yang menurutnya mampu bertahan selama 32 tahun karena berhasil menjaga harga kebutuhan pokok, terutama beras.
"Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga, beras utamanya. Yang lain akan ikut harga beras," jelas Purbaya.
"Tugas kita sekarang bukan hanya menahan inflasi tetap rendah, tapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan," tegasnya.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi bukan semata-mata persoalan teknis ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan politik yang sangat signifikan, khususnya menjelang momentum politik seperti Pemilu.*
Baca Juga:
(d/a008)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memberikan persetujuan historis untu
Politik
JAKARTA Massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin sore telah membubarkan diri den
Peristiwa
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasok
Ekonomi
ACEH Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Besar menggelar diskusi interaktif yang diikuti lebih dari 100 anak muda dalam rangka merefl
Politik
PEKANBARU Ketua Ormas Pemuda Tri Karya (Petir), Jekson Sihombing, ditangkap aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas dugaan kasus pemer
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke74 Humas Polri tahun 2025, Polda Aceh menggelar serangkaian kegiatan yang mengajak part
Pemerintahan
BATU BARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Mekar Baru memperkenalkan produk hasil olahan tanaman bunga
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan optimisme terhadap target penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dicanangkan Wakil
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekhawatirannya atas lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
Politik
BINJAI Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar evaluasi program tahun 202
Pemerintahan
