Menkeu Purbaya Ingatkan Kepala Daerah: Jaga Inflasi, Peluang Terpilih Lagi di Pemilu Meningkat!

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau kepala daerah di seluruh Indonesia untuk lebih serius menjaga inflasi di wilayahnya.

Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial politik dan popularitas kepala daerah di mata publik.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp16.570, Sentimen The Fed dan Investasi Jadi Penopang

Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (20/10/2025).

"Kalau Bapak-Ibu bisa mengendalikan harga di daerah, hampir pasti bisa terpilih lagi, tanpa embel-embel yang lain. Perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia," ujar Purbaya.

Purbaya mengungkapkan bahwa kondisi inflasi di tingkat daerah saat ini masih relatif terkendali.

Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 provinsi mengalami inflasi positif, sementara hanya satu provinsi, yakni Maluku Utara, yang mencatatkan sedikit deflasi.

"Kalau kita lihat, 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional. Artinya, pengendalian inflasi di daerah berjalan cukup baik," ujarnya.

Pada September 2025, inflasi nasional year-on-year (yoy) tercatat sebesar 2,65%.

Menurut Purbaya, angka tersebut menunjukkan keterjangkauan harga di berbagai wilayah membaik, didukung oleh kelancaran pasokan dan distribusi antar-daerah yang semakin efisien.

Menkeu juga menyinggung pentingnya stabilitas harga pangan sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan kepemimpinan.

Ia mencontohkan masa pemerintahan Presiden kedua RI, Soeharto, yang menurutnya mampu bertahan selama 32 tahun karena berhasil menjaga harga kebutuhan pokok, terutama beras.

"Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga, beras utamanya. Yang lain akan ikut harga beras," jelas Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya mendorong Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus bersinergi dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Tugas kita sekarang bukan hanya menahan inflasi tetap rendah, tapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan," tegasnya.

Ia menambahkan, pengendalian inflasi bukan semata-mata persoalan teknis ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan politik yang sangat signifikan, khususnya menjelang momentum politik seperti Pemilu.*

Baca Juga:

• Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Purbaya dan Teddy Paling Banyak Disorot Publik

(d/a008)

Rupiah Menguat ke Rp16.570, Sentimen The Fed dan Investasi Jadi Penopang

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Purbaya dan Teddy Paling Banyak Disorot Publik

Sayid Mahbengi Nahkodai PKS Bener Meriah, Target Satu Fraksi Penuh di Pileg Mendatang

Pemprov Sumut Datangkan 50 Ton Cabai Merah dari Jawa untuk Kendalikan Inflasi

Mempertanyakan Grand Design Pemko Padangsidimpuan Dalam Menghadapi "Badai" Efisiensi Jilid II 2026?

Modal Asing Kabur Rp16,61 Triliun, Apa yang Terjadi?