JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau kepala daerah di seluruh Indonesia untuk lebih serius menjaga inflasi di wilayahnya.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial politik dan popularitas kepala daerah di mata publik.
Baca Juga:Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (20/10/2025).
"Kalau Bapak-Ibu bisa mengendalikan harga di daerah, hampir pasti bisa terpilih lagi, tanpa embel-embel yang lain. Perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia," ujar Purbaya.
Purbaya mengungkapkan bahwa kondisi inflasi di tingkat daerah saat ini masih relatif terkendali.
Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 provinsi mengalami inflasi positif, sementara hanya satu provinsi, yakni Maluku Utara, yang mencatatkan sedikit deflasi.
"Kalau kita lihat, 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional. Artinya, pengendalian inflasi di daerah berjalan cukup baik," ujarnya.
Pada September 2025, inflasi nasional year-on-year (yoy) tercatat sebesar 2,65%.
Menurut Purbaya, angka tersebut menunjukkan keterjangkauan harga di berbagai wilayah membaik, didukung oleh kelancaran pasokan dan distribusi antar-daerah yang semakin efisien.
Menkeu juga menyinggung pentingnya stabilitas harga pangan sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan kepemimpinan.
Ia mencontohkan masa pemerintahan Presiden kedua RI, Soeharto, yang menurutnya mampu bertahan selama 32 tahun karena berhasil menjaga harga kebutuhan pokok, terutama beras.
"Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga, beras utamanya. Yang lain akan ikut harga beras," jelas Purbaya.
"Tugas kita sekarang bukan hanya menahan inflasi tetap rendah, tapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan," tegasnya.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi bukan semata-mata persoalan teknis ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan politik yang sangat signifikan, khususnya menjelang momentum politik seperti Pemilu.*
Baca Juga:
(d/a008)
BINJAI Komisariat AlIshlahiyah Binjai menggelar kegiatan bertajuk Internalisasi Nilainilai HMI yang berlangsung di Warung Anak Desa Bi
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus tahun 2026 kepada seluru
NASIONAL
DEN HAAG Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti pentingnya penguatan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan dia
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang dari perusahaan swasta kepada pihak di Pengadilan Negeri (PN)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga P
EKONOMI
MEDAN Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara, pada 1214 Mei 2026. Kunjun
EKONOMI
SURABAYA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nasional dapat menembus 5,5 juta ton pad
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seba
NASIONAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara mencatat adanya penurunan angka pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2026. M
EKONOMI
