Pemerintah Perketat Aturan Outsourcing Lewat Permenaker Baru, Perlindungan Pekerja Diperkuat
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
MEDAN — Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas atau Berobat Gratis Sumut Berkah yang diluncurkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, kini mulai berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sejak dicanangkan, program ini langsung mendapat sambutan luas dan dimanfaatkan oleh warga di berbagai daerah di Sumut.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy, mengungkapkan bahwa meskipun pada awal peluncuran terjadi lonjakan jumlah pasien, kondisi tersebut berhasil diatasi dengan cepat oleh fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.Baca Juga:
"Alhamdulillah, Probis di Sumut berjalan dengan baik. Memang sempat terjadi lonjakan pasien seperti diprediksi Pak Gubernur, tapi berkat kerja sama dengan BPJS dan edukasi ke rumah sakit, layanan kini berjalan normal," ujar Faisal saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Sumut, Senin (20/10/2025).
Faisal menegaskan, seluruh rumah sakit di Sumut diminta untuk tidak menolak pasien, terutama peserta kelas tiga. Berdasarkan kesepakatan antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan, setiap fasilitas layanan kesehatan harus menyediakan minimal 30% kamar untuk kelas tiga.
Jika kamar penuh, pasien bisa dirujuk ke kelas di atasnya, sesuai ketentuan yang berlaku.
"Sudah ada aturan dan kesepakatan. Kalau kamar kelas tiga penuh, bisa dialihkan ke kelas di atasnya. Tak ada alasan menolak pasien," jelasnya.
Untuk memastikan aturan tersebut dijalankan, Pemprov Sumut telah menunjuk penanggung jawab di setiap rumah sakit yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam pengawasan layanan.
Selain itu, proses administrasi bagi peserta baru diberikan kelonggaran waktu hingga 3 x 24 jam.
Demi menjaga kualitas layanan, Dinas Kesehatan juga membentuk tim pengendali mutu yang akan turun langsung jika terjadi pengaduan dari masyarakat.
Tim ini bertugas memediasi persoalan antara pasien dan tenaga kesehatan, serta memberi rekomendasi perbaikan layanan.
"Jika rumah sakit tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka kami akan sarankan pemutusan kerja sama rumah sakit tersebut dengan BPJS," tegas Faisal.
Lebih lanjut, Faisal mengajak peserta mandiri untuk tetap aktif membayar iuran BPJS, sebagai bentuk gotong royong dalam pembiayaan sistem jaminan kesehatan.
"Skema pembiayaan UHC Prioritas ini bergotong royong. Pemprov menanggung 20%, kabupaten/kota menanggung 80%. Masyarakat mandiri juga diharapkan aktif, karena ini bukan sekadar soal cakupan, tapi juga keberlanjutan sistem," ujarnya.
Program Berobat Gratis Sumut Berkah ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur Bobby Nasution dalam mewujudkan akses layanan kesehatan yang lebih inklusif, cepat, dan tanpa diskriminasi untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara.*
(M/006)
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
JAKARTA Wacana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berencana menetapkan kriteria dan melakukan penilaian terhadap status aktivis at
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SD Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satgas Haji dan Umrah Polri bersama Imigrasi Bandara SoekarnoHatta menggagalkan keberangkatan delapan orang yang diduga hendak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis, 30 April 2026, ke level 6.956,804 Mengacu data
EKONOMI
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan D
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang memeriksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeg
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan dan bongkar muat kayu karet di Desa Suka Dame, Kecam
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan masih menunggu hasil klarifikasi dari Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan optimalisasi dana transf
PEMERINTAHAN