Pemprov Sumut Siapkan Strategi Jitu Hadapi Bonus Demografi Wujudkan Indonesia Emas 2045

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pembangunan kependudukan sebagai bagian dari strategi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, saat membuka kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, di Ballroom Grand Mercure Hotel Medan, Kamis (23/10).

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut Tanggapi Menkeu soal Dana Mengendap Rp3,1 Triliun: Data Kami Berbeda

Dalam sambutannya, Togap menegaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan inti dari pembangunan manusia Indonesia.

Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama agar bangsa Indonesia dapat bersaing dan sejahtera.

"Pembangunan kependudukan adalah inti dari pembangunan manusia. Kita harus bersinergi menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk menuju Indonesia Emas 2045," ujar Togap.

Togap juga memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dijalankan Pemprov Sumut untuk meningkatkan kualitas penduduk.

Program Makan Bergizi Gratis dan kolaborasi lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial menjadi bagian dari upaya strategis tersebut.

"Mulai 1 Oktober lalu, seluruh kabupaten/kota di Sumut telah melaksanakan kerja sama dengan fasilitas kesehatan dalam program pelayanan kesehatan gratis. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sestama BKKBN), Budi Setiyono, menyoroti pentingnya penataan ulang arah pembangunan kependudukan secara berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya terkait dengan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas hidup dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas pelayanan publik.

"Kita perlu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki jaminan hidup layak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perumahan. Pembangunan kependudukan harus menjadi bagian dari pembangunan manusia yang berkeadilan," jelas Budi.

Budi juga mengingatkan perlunya perhatian khusus terhadap keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, dan infrastruktur.

Hal ini penting agar bonus demografi yang akan datang dapat dimanfaatkan sebagai peluang, bukan menjadi tantangan bagi negara.

Kegiatan yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sumut, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat.

Forum tersebut diharapkan menghasilkan peta jalan pembangunan kependudukan Sumut yang dapat menjadi pedoman dalam memperkuat kualitas manusia menuju masyarakat yang unggul, maju, dan berkelanjutan.*

(a008)

Baca Juga:

• Bobby Nasution Instruksikan Daerah di Sumut Percepat Perizinan Bangunan Demi Sukseskan Program Tiga Juta Rumah

Ketua DPRD Sumut Tanggapi Menkeu soal Dana Mengendap Rp3,1 Triliun: Data Kami Berbeda

Bobby Nasution Instruksikan Daerah di Sumut Percepat Perizinan Bangunan Demi Sukseskan Program Tiga Juta Rumah

Kapolrestabes Medan Temui Ketua NasDem Sumut Bahas Polemik Salah Tangkap

Heboh! Polisi Berpangkat Bintara Tinggi di Polda Sumut Terlibat Jual 1 Kg Sabu

Mulyono Akui Terima Suap Rp200 Juta dari PT DNG, Fakta Persidangan Terungkap

Gubernur Sumut Instruksikan PBG Gratis untuk Semua Pondok Pesantren