
Pentingnya Masa Emas 20-30 Tahun untuk Kekuatan Tulang di Masa Depan
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
KesehatanJAKARTA– Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Sawit Nasional.
Langkah ini dinilai mendesak guna memperbaiki tata kelola industri sawit yang selama ini belum optimal, mulai dari sertifikasi, perizinan, hingga kebijakan harga yang belum berpihak kepada petani.
"Sertifikasi kita masih rendah, perizinan pabrik belum dikelola dengan baik, dan kebijakan harga belum menjamin kesejahteraan petani sawit," ujar Yeka usai meluncurkan buku Sawit: Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Menurut Yeka, Badan Sawit Nasional nantinya akan berfungsi sebagai lembaga integratif yang menyatukan sedikitnya 15 instansi pemerintah yang selama ini terlibat dalam tata kelola sawit, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Selama ini koordinasi antar lembaga masih lemah, menyebabkan pengawasan dan pengelolaan sawit tidak maksimal," jelasnya.
Yeka menyebut, akibat tata kelola yang belum efisien tersebut, Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekonomi hingga Rp300 triliun per tahun.
Potensi kerugian itu, katanya, berasal dari penggunaan bibit yang tidak berkualitas, lemahnya pengawasan mutu produksi, hingga kebijakan harga yang tidak seragam di berbagai daerah.
"Kami memperkirakan potensi yang hilang akibat tata kelola yang belum optimal mendekati Rp300 triliun per tahun. Itu dari produk yang tidak layak, penggunaan bibit yang tidak berkualitas, hingga persoalan penetapan harga," ungkapnya.
Lebih lanjut, Yeka juga menyoroti rendahnya nilai jual sawit Indonesia di pasar internasional akibat minimnya sertifikasi berstandar global.
"Karena tidak tersertifikasi, harga sawit kita sering dinilai rendah. Ini merugikan petani dan menurunkan daya saing," tegasnya.
Peluncuran buku yang ditulis Yeka tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor sawit nasional.
Buku itu diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi petani sawit di seluruh Indonesia.*
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
KesehatanMEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan KriminalSEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
PeristiwaJAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
PemerintahanJAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
EntertainmentPALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan KriminalJAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
PemerintahanJAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
PolitikJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
PemerintahanJAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan