Purbaya Sebut Simpan APBD di Giro Bikin Rugi, KDM: Lebih Aman dari Menyimpan Uang di Kasur!

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai bahwa menyimpan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk giro malah merugikan.

Menurut Dedi, penyimpanan dana daerah dalam bentuk giro adalah langkah yang paling aman dan hati-hati.

Dedi menilai, jika APBD disimpan di tempat yang lebih aman, seperti giro, maka lebih terjamin daripada jika disimpan dalam bentuk kas atau lemari besi.

Baca Juga:

• Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap, DPR Panggil Kemendagri dan Pemda

"Kalau hari ini juga nyimpan di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpan uang di kasur atau di lemari besi kan. Itu justru lebih rugi lagi," ungkap Dedi di Bandung, Jumat (24/10/2025).

Menyinggung soal deposito on call, Dedi juga menjelaskan bahwa masih banyak daerah yang menyimpan dana daerah dalam bentuk tersebut karena sifatnya yang fleksibel.

Deposito on call ini, menurut Dedi, bisa dicairkan kapan saja untuk keperluan pembangunan daerah, serta bunga yang didapatkan bisa digunakan sebagai pendapatan lain-lain bagi pemerintah daerah.

"Memang di provinsi, di kabupaten kota, ada yang disebut dengan penyimpanan deposito on call. Yaitu uang yang tersedia di kas daripada di giro yang sangat rendah bunganya, lebih baik disimpan di deposito," tambah Dedi.

Namun, untuk kas daerah Jawa Barat sendiri, Dedi menegaskan bahwa dana tersebut disimpan di Bank Jabar Banten (BJB) dalam bentuk giro. Ia menegaskan bahwa penyimpanan dana dalam bentuk giro lebih hati-hati dalam membiayai proyek pembangunan daerah yang bersifat jangka panjang.

Sebagai contoh, Dedi menyebutkan proyek pembangunan jalan senilai Rp1 triliun yang dibayar bertahap melalui tiga termin, untuk menghindari risiko jika pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

"Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU," jelas Dedi.

Dedi juga berkomitmen agar anggaran daerah Jawa Barat dipergunakan untuk kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menargetkan agar saldo kas daerah Jawa Barat pada akhir 2025 bisa turun signifikan, seiring dengan percepatan penyerapan anggaran.

"Kalau hari ini masih ada angka Rp 2,5 triliun, nanti di tanggal 30 Desember jumlah itu akan menyusut. Saya berharap saldonya bisa di bawah angka Rp 2,5 triliun," ungkapnya.

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengkritik praktek penyimpanan APBD dalam bentuk giro dan menilai hal tersebut merugikan keuangan daerah, karena bunga yang didapatkan lebih rendah dibandingkan deposito.

Purbaya juga menyebutkan bahwa BPK akan memeriksa praktek penyimpanan dana tersebut.

"Kenapa di giro? Pasti nanti akan diperiksa BPK itu," ujar Purbaya pada Kamis (23/10).

Namun, menurut Dedi, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kebijakan yang sebelumnya diambil oleh Kemendagri yang menilai Jawa Barat sebagai provinsi dengan serapan belanja dan pendapatan tertinggi di Indonesia.*

(d/a008)

Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap, DPR Panggil Kemendagri dan Pemda

Menata Ulang Desentralisasi Fiskal: Dari Dana Mengendap hingga Momentum Kemandirian

Badan Bank Tanah dan Pemprov Maluku Utara Bersinergi Optimalkan Pengelolaan Tanah Negara

Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong: Atlet Tinju Harus Fokus dan Tak Boleh Menyerah!

Dedi Mulyadi: Pemda Jabar Pastikan Tak Ada Dana Nganggur, Semua Digunakan untuk Masyarakat

Menebar Kepedulian dari Bali untuk Klungkung: Sinergi PKK, OPD, dan IBI Menyapa Warga Negari