Cuaca Sumut Hari Ini 16 September: Gunungsitoli Berpotensi Hujan Lebat, Medan Hujan Ringan
MEDAN Cuaca di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu, 16 September 2026, diprakirakan bervariasi mulai berawan hingga hujan. Ko
NASIONAL
JAKARTA– Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membangun 15 bendungan baru di era kepresidenan Prabowo Subianto.
Proyek strategis ini diproyeksikan mendukung swasembada pangan nasional melalui optimalisasi irigasi, dengan total anggaran mencapai Rp 47,84 triliun.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan pembangunan bendungan akan berlangsung dari 2025 hingga 2029, tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.Baca Juga:
"Pembangunan bendungan harus dibarengi dengan pembangunan saluran konektivitas dan jaringan irigasi. Dengan pasokan air yang berkelanjutan, produktivitas pertanian dapat meningkat, dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10).
Dengan hadirnya 15 bendungan ini, potensi layanan irigasi diperkirakan meningkat dari 184.515 hektare menjadi 263.055 hektare, sementara luas tanam dapat bertambah dari 277.775 hektare menjadi 483.163 hektare.
Proyeksi ini diyakini dapat meningkatkan hasil panen dari 1,4 juta ton menjadi 2,34 juta ton per tahun, dengan indeks pertanaman (IP) naik dari 150 persen menjadi 262 persen. Artinya, petani bisa menanam dua hingga tiga kali dalam setahun.
Daftar bendungan yang dibangun meliputi Tiga Dihaji (Sumatera Selatan), Cibeet dan Cijurey (Jawa Barat), Bener, Karangnongko, Jragung, dan Cabean (Jawa Tengah), Bagong (Jawa Timur), Manikin dan Mbay (NTT), Jenelata (Sulawesi Selatan), Way Apu (Maluku), Budong-Budong (Sulawesi Barat), Riam Kiwa (Kalimantan Selatan), dan Bulango Ulu (Gorontalo).
Hingga 7 Oktober 2025, 10 dari 15 bendungan telah mencapai progres konstruksi di atas 60 persen, dengan Bendungan Way Apu di Maluku menempati capaian tertinggi, yakni 94,59 persen.
Bendungan ini memiliki kapasitas tampungan 50,05 juta meter kubik dan potensi irigasi seluas 10.562 hektare, mendukung ketahanan air dan pangan di Provinsi Maluku.
Selain pembangunan bendungan, Kementerian PU tengah menghubungkan bendungan dengan sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier.
Beberapa daerah irigasi masih membutuhkan pembangunan saluran konektivitas, termasuk DI Budong-Budong dan DI Way Apu, dengan total panjang jaringan sekitar 12,64 km untuk mengairi lahan seluas 400 hektare.
Sementara itu, tiga daerah irigasi sudah terkoneksi namun memerlukan pembangunan lanjutan, yaitu DI Bulango Ulu di Gorontalo, DI Jragung Kompleks di Jawa Tengah, dan DI Komering di Sumatera Selatan.
MEDAN Cuaca di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu, 16 September 2026, diprakirakan bervariasi mulai berawan hingga hujan. Ko
NASIONAL
BANDA ACEH Cuaca di sejumlah wilayah Aceh pada Rabu, 16 September 2026, diprakirakan didominasi hujan. Sebagian besar daerah berpotensi men
NASIONAL
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL