Dinamika Politik Golkar Sumut: Ijeck Plt Ketua, Datok Ilhamsyah Mundur
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
DENPASAR – Polemik akses jalan warga Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, akhirnya mencapai titik terang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung bersama manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) resmi menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pinjam Pakai Lahan untuk kepentingan akses lalu lintas masyarakat setempat.
Penandatanganan dilakukan di Gedung Jayasabha, Jumat (31/10/2025), oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Kuasa Direksi PT Garuda Adhimatra Indonesia (pengelola GWK) Erwyanto Tedjakusuma, disaksikan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Hadir pula Komisaris Utama PT Garuda Adhimatra Indonesia Mayjen TNI (Purn) Sang Nyoman Suwisma.Baca Juga:
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari solusi yang ditawarkan Gubernur Koster sebelumnya untuk mengakhiri polemik antara warga Banjar Giri Dharma dan pihak pengelola GWK terkait akses jalan.
"Kita harapkan situasi kembali normal. Dengan adanya kesepakatan ini, masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa," ujar Gubernur Koster saat berbincang dengan Bupati Adi Arnawa dan jajaran manajemen GWK di Jayasabha.
Dalam BAST tersebut disebutkan bahwa PT Garuda Adhimatra Indonesia sebagai Pihak Pertama meminjampakaikan sebidang lahan berbentuk badan jalan dengan lebar sekitar 4 meter dan panjang 450 meter kepada Pemkab Badung sebagai Pihak Kedua.
Pemkab Badung hanya diperkenankan menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan akses lalu lintas warga Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, tanpa mengubah fungsi maupun status kepemilikan lahan.
Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali dan pihak manajemen GWK atas penyelesaian yang mengedepankan dialog dan kepentingan masyarakat.
"Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak, terutama Bapak Gubernur yang telah memfasilitasi jalan keluar terbaik. Kesepakatan ini menjadi contoh penyelesaian persoalan dengan semangat kolaborasi," kata Adi Arnawa.
Sementara itu, Kuasa Direksi PT Garuda Adhimatra Indonesia Erwyanto Tedjakusuma menegaskan komitmen GWK dalam mendukung kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum dan tata kelola aset perusahaan.
"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses, namun dengan mekanisme yang jelas dan saling menghormati hak masing-masing," ujarnya.
Dengan ditandatanganinya BAST tersebut, polemik akses jalan yang sempat menimbulkan ketegangan di wilayah Ungasan kini dinyatakan selesai.
Pemerintah Provinsi Bali berharap kerja sama serupa dapat menjadi model penyelesaian konflik antara masyarakat dan pelaku usaha lainnya di daerah.*
(m/006)
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
TAPANULI TENGAH, SUMATER UTARA Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan pada akhir November 20
PERISTIWA
MEDAN Masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, resah akibat praktik pengoplosan gas bersubsidi 3 kilogram
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA, Polda Metro Jaya menurunkan 988 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan tablig akbar Milad The Jakmania ke28 di Plaza Sel
NASIONAL
JAKARTA Sebuah kebakaran maut melanda rumah di Jalan Lindung, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam (18/12/2025). Lima anggota satu ke
PERISTIWA
Oleh Ruben Cornelius.MARI kita mulai dari logika paling dasar, yang bahkan tidak membutuhkan teori kebijakan publik. Jika sebuah wilayah di
OPINI
JAKARTA, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menanggapi kritik atas pernyataannya sebelumnya mengenai bantuan dari Malaysia untuk korba
NASIONAL
BATANGTORU Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan pemerintah segera membangun hunian tetap bagi warga korban banjir bandang
NASIONAL
JAMBI Kasus penembakan terhadap Aryadi oleh dua anggota Polsek Tebo Ulu, Polres Tebo, hingga tewas masih menyisakan pertanyaan besar. Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa menuding ijazah yang dit
POLITIK
