JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai melaksanakan program penanganan jalan daerah secara bertahap sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Program ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperbaiki kualitas jalan daerah, serta memperkuat rantai pasok nasional guna menunjang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Inpres Jalan Daerah sesuai arahan Presiden difokuskan untuk men-support ketahanan pangan. Jadi, memang tematiknya tahun ini lebih-lebih ke ketahanan pangan," ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).Baca Juga:
Dua Tahap Pelaksanaan, Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja Lokal
Dody menjelaskan, pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2025 dilakukan dalam dua tahap.
Tahap 1 mencakup 234 kegiatan dengan total panjang 711,02 kilometer jalan dan 148,42 meter jembatan, serta melibatkan lebih dari 14.333 tenaga kerja lokal.
Tahap 2 terdiri atas 193 kegiatan, dengan cakupan 567,73 kilometer jalan dan 6,8 meter jembatan, menyerap 8.562 tenaga kerja lokal.
Menurut Dody, pembangunan jalan melalui IJD tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga membuka akses ekonomi baru di daerah-daerah pertanian dan sentra produksi pangan.
"Program IJD bukan hanya memperbaiki jalan, tetapi juga membuka akses ekonomi baru. Infrastruktur jalan mantap akan memperlancar distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas logistik, dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah," katanya.
Kementerian PU menargetkan, pelaksanaan IJD mampu mengurangi backlog kemantapan jalan yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Hingga saat ini, tingkat kemantapan jalan nasional telah mencapai 95,22 persen, sedangkan jalan daerah provinsi serta kabupaten/kota baru berada di angka 69,64 persen.
Melalui IJD 2025, pemerintah berkomitmen mempersempit kesenjangan kualitas infrastruktur antarwilayah dengan mengarahkan lebih dari 70 persen pembangunan untuk mendukung kawasan pangan nasional, dan sisanya untuk sektor pariwisata, industri, serta transmigrasi.
"Dengan jalan yang semakin baik, distribusi bahan pangan dan hasil produksi menjadi lebih efisien. Dampaknya, fondasi daerah untuk mencapai swasembada pangan nasional akan semakin kuat, dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata di seluruh wilayah Indonesia," tutur Dody.*
(vo/M/006)
JAKARTA Polda Metro Jaya akan melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga dua orang yang hilang saat aksi demonstrasi pada Agustus 20
Peristiwa
SOLO Keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memastikan pemakaman Raja PB XIII akan digelar pada Rabu (5/11) mendatang di
Nasional
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat rumah semi permanen di Jalan Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Min
Peristiwa
LANGKAT Tim gabungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Langkat, dan Polres Binjai menyegel Diskotek Blue Night yang berlokasi d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak res
Ekonomi
MEDAN Satlantas Polrestabes Medan menetapkan Bripda VPA, seorang personel Polda Sumut, sebagai tersangka setelah menabrak seorang wanita
Hukum dan Kriminal
MEDAN Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mengajak anakanak untuk mengamalkan Tujuh Ikrar Kebi
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Dua bersaudara asal Lampung, Adiprapat Nopel Wisanjaya dan Sagala Jaya Dirba Anugrah, mencuri perhatian publik setelah me
Olahraga
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan di bawah kepemimp
Pemerintahan
JAKARTA Upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan terus menunjukkan hasil.adsense Hingga saat ini, l
Pendidikan