BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung kembali memperpanjang program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 6 Desember 2025.
Kebijakan ini bertujuan memberikan keringanan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh kabupaten dan kota di Lampung.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menegaskan pentingnya pemerintah daerah aktif menyosialisasikan program ini hingga tingkat RT.Baca Juga:
Menurutnya, sosialisasi yang hanya terbatas pada media sosial atau papan pengumuman tidak cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat.
"Pemkab dan pemkot harus turun langsung ke lapangan, sosialisasikan informasi perpanjangan pemutihan pajak kendaraan ini hingga ke tingkat RT. Jangan hanya berhenti di media sosial atau papan pengumuman," ujar Munir, Minggu (2/11/2025).
Munir menambahkan, sejak penerapan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Januari 2025, porsi penerimaan pajak kini lebih besar diterima oleh pemerintah kabupaten/kota, yakni sekitar 66 persen dari total penerimaan pajak.
Sementara pemerintah provinsi hanya menerima sekitar 34 persen.
"Mengingat kabupaten dan kota kini mendapat porsi lebih besar dari pajak kendaraan, sudah sepatutnya mereka lebih aktif melakukan sosialisasi agar realisasi pendapatan pajak juga meningkat," tegas politisi PKB itu.
Program pemutihan pajak ini sebelumnya dimulai pada 1 Mei hingga 31 Juli 2025, kemudian diperpanjang dari 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025.
Kini, pemerintah kembali memberi waktu tambahan hingga 6 Desember 2025 untuk masyarakat yang masih membutuhkan waktu menyelesaikan proses administrasi mutasi kendaraan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menjelaskan perpanjangan ini dilakukan karena tingginya animo masyarakat terhadap program dan masih banyak wajib pajak yang tengah mengurus mutasi kendaraan.
Menurutnya, penerimaan pajak dari program ini akan digunakan untuk memperbaiki jalan provinsi yang rusak serta membiayai berbagai kepentingan masyarakat lainnya.
Program pemutihan PKB Lampung menjadi salah satu upaya strategis pemerintah provinsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pendapatan daerah yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.*
(a008)
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memenuhi kriteria berhak me
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah harus digunakan
Pemerintahan
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus mengalami akselerasi hingga akhir 2025. adsenseGuber
Ekonomi
MEDAN Polrestabes Medan menegaskan perang terhadap kejahatan pencurian material bangunan yang marak di ibu kota Sumatera Utara. adsense
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk tidak membunuh produsen rokok ilegal. adsenseAli
Peristiwa
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi bulanan (monthtomonth) pada Oktober 2025 sebesar 0,31 persen
Ekonomi
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) optimis proyek waste to energy (WTE) akan menarik minat sektor s
Ekonomi