JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Keputusan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi perempuan di parlemen. DPR pun didorong untuk segera menjalankan putusan tersebut tanpa menunda atau memodifikasi aturan yang sudah disahkan.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan agar DPR tidak mencoba membuat aturan yang justru bertentangan dengan keputusan MK.Baca Juga:
Ia menilai keterwakilan perempuan harus dipahami sebagai nilai demokrasi, bukan sekadar kewajiban administratif.
"Yang terpenting adalah menutup peluang bagi DPR untuk mengutak-atik aturan itu. Prinsip keterwakilan perempuan seharusnya dipahami sebagai nilai, bukan hanya karena perintah undang-undang," ujar Lucius di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Lucius menyoroti bahwa selama ini proses penentuan pimpinan AKD di DPR sering kali didasarkan pada kompromi politik antarpartai, bukan pada kualitas dan representasi yang adil.
Ia menegaskan pola seperti itu hanya akan membuat perempuan terus berada di posisi pinggir dalam struktur politik nasional.
"Kompromi politik partai sering menghilangkan hak anggota untuk memilih pimpinan AKD berdasarkan kapasitas dan integritas. Akibatnya, prinsip representasi, terutama bagi perempuan, terus terpinggirkan," tambahnya.
Putusan MK tentang keterwakilan 30 persen perempuan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat peran perempuan di parlemen dan memastikan keadilan gender dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia.*
(mt/M/006)
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
