Prof. OK Saidin: Saatnya MABMI Satukan Kekuatan Puak Melayu Bangun Ekonomi dan Pendidikan
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
MEDAN — Suasana haru menyelimuti Lapangan Merdeka Medan, Senin sore, 10 November 2025.
Ribuan wajah bahagia menyambut keputusan penting: Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 8.539 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Bagi banyak dari mereka, SK itu bukan sekadar kertas formalitas.Baca Juga:
Ia menjadi bukti nyata bahwa pengabdian panjang dan kerja keras di lingkungan Pemko Medan akhirnya mendapat pengakuan negara.
Tak sedikit yang menitikkan air mata saat nama mereka dipanggil satu per satu.
"Ini simbol hadirnya negara bagi mereka yang telah lama bekerja dan berjuang di Pemko Medan. Hari ini, status mereka meningkat, dan pengabdian mereka diakui," ujar Rico Waas usai menyerahkan SK.
Dalam sambutannya, Rico menegaskan bahwa seluruh pegawai, tanpa memandang status ASN, PPPK, atau pejabat, memiliki kedudukan yang sama sebagai pelayan masyarakat.
"Tidak ada perbedaan antara PPPK, ASN, kepala dinas, bahkan wali kota sekalipun. Kita semua pelayan masyarakat," katanya, disambut tepuk tangan ribuan pegawai.
Rico juga mengingatkan agar para pegawai baru menjaga semangat profesionalisme dan integritas.
Ia meminta agar momentum ini menjadi awal dari perubahan kinerja birokrasi yang lebih cepat, ramah, dan transparan.
"Fokuslah bekerja dengan sepenuh hati. Ini bukan akhir, tapi awal perjalanan baru dalam pengabdian," ujar Rico.
Pemko Medan, kata Rico, telah menyiapkan dukungan keuangan untuk penggajian seluruh PPPK paruh waktu.
Soal peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu, hal itu akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Yang utama, anggaran sudah siap. Ke depan tentu kita lihat peluang peningkatan status, tapi saat ini tunjukkan dulu kinerja terbaik," katanya.
Penyerahan SK massal ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemko Medan dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala BKPSDM Subhan Fajri Harahap, serta para pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.
Usai penyerahan SK, Rico dan Zakiyuddin berfoto bersama para pegawai PPPK.
Di tengah cahaya senja Lapangan Merdeka, senyum mereka menjadi simbol awal babak baru pengabdian untuk Kota Medan.*
(tm/ad)
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN
PENAJAM PASER UTARA Kabar duka datang dari lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi
PERISTIWA