Kejagung: Kasus Toni Aji dengan Amsal Sitepu Berbeda
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Badung terkait penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
Pertemuan berlangsung di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkumham Bali, Rabu (12/11/2025).
Audiensi dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah.Baca Juga:
Dari Pemerintah Kabupaten Badung hadir Sekretaris Daerah Ida Bagus Surya Suamba, Kepala Dinas Kesehatan I Made Padma Puspita, serta Kepala Bagian Hukum Anak Agung Gde Asteya Yudhya.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Ida Bagus Surya Suamba memaparkan rencana regulasi yang akan mengatur program penghargaan bagi masyarakat lanjut usia.
Program ini diharapkan dapat menjadi motivasi agar lansia tetap menjaga pola hidup sehat dan aktif.
"Program ini sejalan dengan visi Badung Sehat, yang menargetkan seluruh masyarakat mendapat layanan kesehatan komprehensif, termasuk pelayanan jemput bola dan jaminan biaya kesehatan," ujar Surya Suamba.
Pemerintah Kabupaten Badung menilai regulasi tersebut penting untuk memastikan mekanisme pemberian penghargaan berjalan jelas dan terukur.
Mulai dari kriteria penerima, bentuk penghargaan, hingga koordinasi dengan peraturan lain agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan apresiasi terhadap inovasi kebijakan yang diinisiasi Pemkab Badung.
Ia menilai langkah ini sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kesejahteraan lansia di daerah.
"Badung berupaya memotivasi warganya agar hidup sehat dan berumur panjang. Namun perlu dipastikan agar regulasinya tidak tumpang tindih dengan aturan yang ada, sehingga penerapannya efektif," kata Eem.
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
SAMARINDA Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di gedung DPRD Kaliman
PERISTIWA
TANJAB TIMUR Camat Kuala Jambi, Wahyu Setiawan, menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) Khusus Ketahanan Pangan yang digelar di Aula Kantor
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menegaskan perannya sebagai penjaga keterbukaan informasi
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama DPRD menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentuka
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) tengah mendalami dugaan malapraktik di Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Medan yang meny
KESEHATAN
JAKARTA Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 20
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, tidak berk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memburu Jesaya Ginting, pemilik CV Simalem Agro Technofarm (CV ATS), yang telah dit
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Deliserdang mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasu
PEMERINTAHAN