Tiga Eks Pejabat KSOP Belawan Didakwa Korupsi PNBP, Kerugian Negara Capai Rp648 Juta
MEDAN Tiga mantan pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Layanan Pewarganegaraan secara daring, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum.
Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Menteri Hukum terkait permohonan layanan pewarganegaraan atau naturalisasi, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, didampingi jajaran administrasi hukum, menyatakan komitmen penuh untuk memastikan proses verifikasi permohonan kewarganegaraan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.Baca Juga:
"Layanan kewarganegaraan menyangkut kepercayaan masyarakat dan menjadi bagian penting dalam menjaga martabat hukum serta kedaulatan negara," ujar Eem.
Plh. Direktur Jenderal AHU, Hantor Situmorang, menekankan bahwa kewarganegaraan merupakan hak yang strategis dan hanya diberikan kepada pemohon yang memenuhi seluruh persyaratan hukum.
Sementara itu, Direktur Tata Negara, Dulyono, menyampaikan percepatan proses naturalisasi bagi anak berkewarganegaraan ganda.
Ke depan, permohonan anak ganda yang memenuhi syarat tidak lagi harus melalui keputusan presiden, melainkan cukup Surat Keputusan Menteri Hukum, sehingga memberikan kepastian hukum lebih cepat.
Rapat yang diikuti seluruh Kanwil Kemenkum di Indonesia ini menegaskan sinergi pusat-daerah sebagai kunci keberhasilan pelayanan publik.
Dengan koordinasi yang baik, diharapkan proses naturalisasi dan layanan kewarganegaraan dapat berlangsung profesional, cepat, dan berkeadilan.*
(m. chairul)
MEDAN Tiga mantan pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung memastikan penyidikan dugaan praktik lancung dalam tata kelola kebun dan industri sawit di Kementerian Lingkunga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi G
NASIONAL
JAKARTA Kasus penembakan yang menewaskan Wili Mbuik, aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Jayawijaya, Papua Pegunungan, kembali m
PERISTIWA
JAKARTA Pernah mendengar pernyataan bahwa salat tidak diterima selama 40 hari karena melakukan dosa tertentu? Ungkapan tersebut memang b
AGAMA
MEDAN Setiap kali menghadiri pesta pernikahan adat Batak, ada satu hidangan yang hampir selalu mencuri perhatian ikan mas arsik.Hidanga
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara untuk pertama kalinya tampil sebagai news anchor atau pembawa berita utama dalam
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPD LA
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menekankan pentingnya kekompakan, kerja tim, dan kom
PEMERINTAHAN