BTT Daerah Tipis, Pemerintah Usulkan Bantuan Rp 2 Miliar per Kabupaten/Kota
BANDA ACEH Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di
EKONOMI
JAKARTA –Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia kini mendalami dugaan praktik korupsi terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Pagar Laut Tangerang. Penerbitan sertifikat tersebut terkait dengan lahan yang berada di luar garis pantai yang seharusnya tidak dapat diterbitkan sertifikat tersebut.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa pihaknya memantau secara cermat perkembangan yang ada di lapangan, sambil berkoordinasi dengan instansi terkait. Kejagung juga sedang melakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada indikasi tindak pidana korupsi terkait kasus ini.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengungkap bahwa 266 SHGB dikuasai oleh dua perusahaan dan sembilan perorangan di kawasan Pagar Laut Tangerang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa sebanyak 50 sertifikat SHGB di kawasan Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, telah dibatalkan. Pembatalan ini dilakukan setelah melakukan pengecekan terhadap fisik lahan dan kesesuaian prosedur penerbitan sertifikat.
“Sertifikat yang dibatalkan adalah yang tidak memenuhi syarat fisik atau telah menjadi tanah musnah. Pembatalan ini akan terus berlanjut secara bertahap dengan memeriksa ratusan sertifikat yang ada,” ujar Nusron Wahid.
Pagar Laut yang dibangun di wilayah ini, sepanjang 30 kilometer, juga telah dibongkar oleh Kementerian ATR/BPN dengan bantuan TNI AL dan nelayan setempat. Pembongkaran ini dilakukan setelah terbukti bahwa sebagian lahan di lokasi tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Kementerian ATR/BPN juga menegaskan bahwa proses pembatalan sertifikat akan terus berlanjut secara menyeluruh hingga semua sertifikat yang tidak sah dicabut. Proses hukum terkait dugaan korupsi pun sedang diperhatikan dengan seksama oleh pihak berwenang.
(N/014)
BANDA ACEH Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di
EKONOMI
ACEH BESAR Korban banjir bandang di Sumatera rencananya akan direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang diperkirakan selesai dibangun
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa Provinsi Aceh membutuhkan angg
EKONOMI
ACEH BESAR Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menerjunkan dokter internship (magang) dan dokt
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyatakan seluruh masyarakat di Provinsi Aceh ki
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah serius menangani bencana yang melanda Aceh hingga Suma
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang meninggalkan wilayah terd
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyiapkan tiga helikopter untuk mendukung tanggap darurat bencana di Sumatera Utara, Ace
NASIONAL
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap para pejabat, terutama saa
POLITIK
JAKARTA Vokalis Maliq & D&039Essentials, Angga Puradiredja, menyampaikan rasa prihatin mendalam atas bencana banjir bandang dan longso
NASIONAL