Praperadilan Ditolak, Kadis Samosir Resmi Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Rp 1,5 Miliar
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia kini mendalami dugaan praktik korupsi terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Pagar Laut Tangerang. Penerbitan sertifikat tersebut terkait dengan lahan yang berada di luar garis pantai yang seharusnya tidak dapat diterbitkan sertifikat tersebut.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa pihaknya memantau secara cermat perkembangan yang ada di lapangan, sambil berkoordinasi dengan instansi terkait. Kejagung juga sedang melakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada indikasi tindak pidana korupsi terkait kasus ini.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengungkap bahwa 266 SHGB dikuasai oleh dua perusahaan dan sembilan perorangan di kawasan Pagar Laut Tangerang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa sebanyak 50 sertifikat SHGB di kawasan Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, telah dibatalkan. Pembatalan ini dilakukan setelah melakukan pengecekan terhadap fisik lahan dan kesesuaian prosedur penerbitan sertifikat.
“Sertifikat yang dibatalkan adalah yang tidak memenuhi syarat fisik atau telah menjadi tanah musnah. Pembatalan ini akan terus berlanjut secara bertahap dengan memeriksa ratusan sertifikat yang ada,” ujar Nusron Wahid.
Pagar Laut yang dibangun di wilayah ini, sepanjang 30 kilometer, juga telah dibongkar oleh Kementerian ATR/BPN dengan bantuan TNI AL dan nelayan setempat. Pembongkaran ini dilakukan setelah terbukti bahwa sebagian lahan di lokasi tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Kementerian ATR/BPN juga menegaskan bahwa proses pembatalan sertifikat akan terus berlanjut secara menyeluruh hingga semua sertifikat yang tidak sah dicabut. Proses hukum terkait dugaan korupsi pun sedang diperhatikan dengan seksama oleh pihak berwenang.
(N/014)
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBER, JAWA TIMUR Dugaan sengketa batas lahan di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Jember, berujung tragedi. Sumarsono (53), warga se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel untuk lebih fokus me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia bukan bertujuan untuk mengir
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim seba
POLITIK
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh harapan besar kepada Thomas A.M. Djiwandono yang resmi terpilih sebagai Deputi Gub
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus korupsi kuota haji tahun 20232024. Hari ini, Senin (26/1/2026), KPK
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Academi Mabes tampil dominan dan meraih kemenangan telak 70 atas Guba Gunung Barigin FC Madina dalam laga Turnamen Pedu
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berusia 73 tahun berinisial MHR, warga Kelurahan Pintu Padang,
HUKUM DAN KRIMINAL
