Marak Vila Ilegal Tak Bayar Pajak, Koster: Tidak Ada Ampun!

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik langkah BKPM dan menegaskan bahwa arus investasi di Bali kini memerlukan kontrol ketat.

Ia menilai banyak izin yang masuk melalui OSS tidak sesuai fakta di lapangan.

"Ada izin usaha yang memakan usaha kerakyatan seperti rental dan penginapan. Tidak benar kalau pemilik rental motor adalah orang asing," ujarnya.

Koster juga menyoroti manipulasi kapasitas restoran dan usaha pariwisata yang kerap tidak sesuai izin.

"Di atas kertas kapasitas sekian kursi, di lapangan jauh lebih banyak. Ini sudah kami evaluasi," katanya.

Koster menegaskan tiga garis besar pengendalian investasi yang kini diterapkan Pemprov Bali:
- Evaluasi nilai investasi minimal Rp10 miliar,
- Perlindungan penuh bagi UMKM,
- Larangan penggunaan lahan produktif, khususnya sawah.

Menurutnya, alih fungsi lahan di Bali sudah dalam kategori mengkhawatirkan.

"Kalau dibiarkan, dalam 10 tahun ekosistem bisa rusak dan sumber pangan terancam," katanya.

Ia juga menyinggung banyaknya vila ilegal yang tidak membayar pajak sehingga merugikan pelaku usaha lokal.

"Tidak adil bagi yang tertib. Yang nakal akan kami tindak tegas," kata Koster.

Koster menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan pusat dan daerah, termasuk lewat Panitia Khusus TRAP yang dibentuk DPRD Bali dan Pemprov.

Ia menyebut sedang menyiapkan Surat Edaran (SE) baru sebagai dasar teknis pengendalian investasi.

Inflasi Bali Terkendali, Koster Minta Penguatan Pasokan Menjelang Akhir Tahun

Bali Perkuat Kemandirian Energi, Pangan, dan Air: Koster Paparkan Program Strategis ke Bappenas

Wagub Bali Apresiasi Semangat Gotong Royong Warga Desa Adat Keliki dalam Karya Agung

Cuaca Bali Hari Ini: Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Ringan, Denpasar Cerah Berawan

2.183 Peserta Magang Bali Dilepas ke Jepang: “Menjadi Duta Bangsa dan Membangun Masa Depan”

Wujudkan Akses Keadilan, Kanwil Kemenkum Bali dan Kejati Bali Perkuat Sinergi Penegakan Hukum