MEDAN - Anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk bertindak tegas dalam menertibkan bangunan yang berdiri di sepanjang badan dan bibir sungai, Rabu (19/11/2025).
Menurut Rommy, penyempitan sungai akibat bangunan ilegal tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menjadi salah satu penyebab utama banjir di Kota Medan.
"Pemko Medan harus tegas menertibkan bangunan yang berdiri di badan sungai, khususnya milik para pengusaha nakal yang terbukti menimbulkan penyempitan sungai," ujar Rommy Van Boy.Baca Juga:
Politisi Partai Golkar itu menekankan, penegakan aturan jangan hanya berlaku bagi warga yang membangun rumah sederhana di pinggiran sungai.
Bangunan mewah milik pengusaha juga harus ditertibkan.
"Perumahan elit cukup banyak yang berdiri di badan sungai. Ini harus ditertibkan juga, jangan hanya rumah warga miskin. Semua harus ditertibkan," tegasnya.
Rommy menjelaskan, penyempitan sungai mengurangi kapasitas tampung air, sehingga ketika hujan deras, debit air yang melimpah menyebabkan sungai meluap.
Salah satu solusi untuk mengatasi banjir, menurut Rommy, adalah normalisasi sungai dan drainase.
Dia juga menyoroti peran Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) dalam pengawasan pembangunan yang tidak sesuai aturan.
Rommy berharap ada transparansi dan progres nyata dalam penataan sungai di Kota Medan.
"Kita sangat kesal melihat perilaku pengusaha nakal yang sampai saat ini tidak ada respon membantu Pemko Medan dalam upaya penanggulangan dan meminimalisir banjir," pungkasnya.*
BANDA ACEH Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Dr H Taqwaddin, menerima penyerahan wakaf tanah seluas 5.611 meter persegi da
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kot
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung kondisi Jembatan Batang Angkola di Padang
PEMERINTAHAN
MADINA Tim gabungan Brimob dan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berhasil menyita 14 unit ekskavator dari lokasi tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disebut purapura tidak mengenal terdakwa Hari Karyuliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I kepada PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Dua unit alat berat jenis ekskavator diduga diamankan Tim Ditreskrimsus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di Kecamatan Sayur Mat
HUKUM DAN KRIMINAL
TEBING TINGGI Dedek Susanto, Bendahara Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mengurus pembuatan No
NASIONAL
Oleh Yakub F. IsmailDUNIA seolah dibuat tidak percaya setelah Israel dibantu Amerika Serikat (AS) dengan cepat dan tanpa abaaba langsung m
OPINI
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi daerah percontohan (pilot project) implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produkt
PEMERINTAHAN
