Respon Cepat Polsek Sunggal, Arus Lalin Menuju PDAM Kembali Lancar Usai Banjir
MEDAN, SUMATERA UTARA Arus lalu lintas dari Sri Gunting menuju PDAM Tirtanadi Sunggal kembali lancar, Kamis (27/11/2025) malam, menyusul
Peristiwa
SUMATERA UTARA- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) membentuk 5.700 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di desa dan kelurahan.
Program ini merupakan hasil kolaborasi Biro Hukum Setdaprov Sumut dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Restorative Justice.
Kehadiran Posbankum tersebut diharapkan memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.Baca Juga:
Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Aprilla Haslantini Siregar, dalam Temu Pers bertema "Perkembangan PHTC Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (Prestice) Gubernur Sumut" yang digelar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (18/11/2025).
"Memang ini ranah Kementerian Hukum, namun kita berkolaborasi untuk membentuk Posbankum di setiap desa dan kelurahan," kata Aprilla.
Ia memaparkan bahwa pelaksanaan PHTC keenam Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut dilakukan melalui empat mekanisme.
Pertama, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kemenkumham yang sudah dilaksanakan pada Musrenbang.
Kedua, MoU dengan Polda Sumut yang telah diterapkan, salah satunya dalam penyelesaian kasus pemukulan guru di Binjai melalui mediasi tingkat Polres.
Mekanisme ketiga dilakukan melalui pendampingan perkara bagi masyarakat miskin di pengadilan, bekerja sama dengan 52 lembaga bantuan hukum terakreditasi.
Masyarakat dapat mengajukan pendampingan lewat aplikasi Sibankum atau datang langsung ke Biro Hukum dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.
"Mekanisme keempat baru saja kita laksanakan, yakni MoU dengan Kejati Sumut tentang Pidana Kerja Sosial. Kesepakatan ini ditindaklanjuti 28 Kejari bersama pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya. Aprilla menambahkan bahwa jumlah lembaga bantuan hukum yang aktif meningkat pesat dari delapan menjadi 22 dalam dua bulan terakhir.
Ia berharap program PHTC dan pendekatan restorative justice yang diusung Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya dapat memperkuat rasa keadilan di masyarakat.
Menurutnya, pendekatan ini menghadirkan sistem hukum yang lebih seimbang, humanis, dan partisipatif, sekaligus menekan praktik pungutan liar dalam penyelesaian perkara.*
(um)
MEDAN, SUMATERA UTARA Arus lalu lintas dari Sri Gunting menuju PDAM Tirtanadi Sunggal kembali lancar, Kamis (27/11/2025) malam, menyusul
Peristiwa
PADANG PANJANG, SUMATERA BARAT Tujuh korban banjir bandang yang melanda kawasan Jembatan Kembar Batas Kota Silaiang Bawah, Kecamatan Pad
Peristiwa
PULANG PISAU, KALTENG Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palangka Raya menyita ratusan obat ilegal dan kedaluwarsa yang bered
Kesehatan
SOLOK, SUMBAR Hujan deras yang mengguyur Kota Solok sejak Rabu (26/11) memicu banjir di dua kecamatan, yakni Tanjung Harapan dan Lubuk S
Peristiwa
JAKARTA Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritikan dari anggota DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, terkait program mag
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi ultimatum tegas kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ia memperingatkan, jika kine
Ekonomi
PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT Banjir melanda Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025), menelan satu korban jiwa dan m
Peristiwa
JAKARTA Basarnas memperkuat operasi pencarian dan evakuasi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengerahkan person
Peristiwa
TAPANULI TENGAH SUMATERA UTARA Wilayah Tapanuli Tengah masih terisolir imbas banjir bandang dan tanah longsor. Bupati Masinton Pasaribu
Peristiwa
MEDAN, Sulasih, wanita lansia berusia 83 tahun, berhasil diselamatkan petugas setelah terjebak selama lima jam di loteng rumah tetangga
Peristiwa