Prabowo Incar Keuntungan Danantara Jadi Cadangan APBN, Skemanya Masih Digodok
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) u
PEMERINTAHAN
MEDAN – Dugaan korupsi proyek pembangunan Underpass HM Yamin di Kecamatan Medan Timur kembali mencuat.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, pekerjaan yang menggunakan anggaran multiyears tahun 2023 oleh Dinas SDABMBK Kota Medan diduga tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan volume, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah.
Proyek ini diketahui menghabiskan anggaran sekitar Rp170 miliar.Baca Juga:
Kadis SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan, mengakui adanya ketidaksesuaian spek material dan kekurangan volume.
Sebagai tindak lanjut, Pemko Medan menahan uang kontraktor sebesar Rp17 miliar lebih.
"Tuntutan ganti rugi sebagian sudah dibayarkan dan sisanya akan dipotong langsung dari tagihan kontraktor bulan ini sesuai hasil audit BPK," jelas Gibson, Kamis (20/11/2025).
Selain kekurangan volume, BPK juga menemukan denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp1,3 miliar yang dikenakan kepada PT GMP karena proyek tidak selesai tepat waktu.
Pemerhati korupsi, Eka, menilai kasus ini hanya puncak dari masalah proyek di Medan yang carut marut.
"Tak cuma Underpass HM Yamin, sejumlah proyek lain seperti Revitalisasi Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, Gedung UMKM Square USU, hingga Medan Islamic Center juga bermasalah. Sayangnya, sebagian besar tidak diusut," kata Eka, Rabu (19/11/2025).
Eka menekankan pentingnya peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menurunkan tim khusus guna memeriksa dugaan korupsi di proyek-proyek tersebut.
Ia berharap kepemimpinan baru Kepala Kejati Sumut, Harli Siregar, dapat menunjukkan independensi dan keberanian dalam memberantas praktik korupsi.
Gibson Panjaitan menegaskan bahwa ketidaksesuaian pekerjaan dibebankan kepada kontraktor.
"Semua tanggung jawab penyedia langsung dipotong dari sisa tagihan mereka," ujarnya.
Pemko Medan menegaskan komitmen untuk menegakkan akuntabilitas dan memastikan uang rakyat dipergunakan untuk kepentingan publik.*
(tm/ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) u
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara soal isu reshuffle kabinet se
POLITIK
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap sekitar 300 ribu pecandu narkoba di Indonesia telah terdeteksi. Menurutn
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gra
NASIONAL
BATU BARA Warga Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengeluhkan kondisi pasokan listrik yang dinilai semakin m
PERISTIWA
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh Dr Sutio Jumagi Akhirno bertemu Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan di Mapolda Aceh,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Utara Poppy Marulita Hutagalung dimutasi dari jabatannya menjadi kepala bidang. Poppy ki
PEMERINTAHAN
MEDAN Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara menempatkan khusus (patsus) Brigadir I setelah mantan istrinya, WLG, dit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk p
EKONOMI
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menduga perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji berpotensi menutupi
HUKUM DAN KRIMINAL