Mantan Kades Hariara Pohan Dituntut 5 Tahun Penjara, Diduga Korupsi Dana Desa Rp776 Juta
MEDAN Mantan Kepala Desa Hariara Pohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Piatur Sihotang, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penunt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karyasuda mengungkap adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fiktif atau "siluman".
Meski sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) pengangkatan, data mereka ternyata tidak valid.
Baca Juga:
Untuk menindaklanjuti temuan ini, beberapa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sedang membentuk panitia khusus (pansus).
Rifqinizamy menegaskan, pansus dibentuk guna mengusut dugaan manipulasi data dan keterlambatan pengangkatan calon PPPK di daerah.
Selain kasus PPPK fiktif, Komisi II juga menemukan keterlambatan pengajuan dokumen rekrutmen PPPK oleh pemerintah daerah.
"Ternyata terlambat meng-upload-nya. Jadi bukan salahnya BKN, tapi kepala daerah yang lambat mengunggah dokumen. Hal ini biasanya karena negosiasi sosiologis terkait siapa yang masuk formasi PPPK," jelas Rifqinizamy.
Temuan ini menyoroti masalah tata kelola dan transparansi dalam proses rekrutmen PPPK, yang berdampak pada pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.*
(k/dh)
MEDAN Mantan Kepala Desa Hariara Pohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Piatur Sihotang, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penunt
HUKUM DAN KRIMINAL
BUKITTINGGI Kota Bukittinggi kembali menorehkan prestasi di kancah pariwisata regional. Kota yang terkenal dengan Jam Gadangnya ini mera
PARIWISATA
BOGOR Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan akan membuka dialog dengan Majelis Ulama Indones
NASIONAL
DENPASAR Sidang tuntutan kasus penembakan dua warga negara Australia, Zivan Radmanovic (32) dan Sanar Ghanim (34), yang terjadi di sebua
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Dua oknum polisi di Jambi, Bripda NIR dan Bripda SR, kini menjalani proses hukum terkait dugaan kekerasan seksual terhadap seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tujuh terdakwa perkara tindak pidana korupsi pengadaan tempat cuci tangan (wastafel) dan sanitasi sekolah pada masa pandemi C
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kodim 0502/Jakarta Utara bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menangani kondisi darurat sampah di wilayah Keluraha
NASIONAL
DENPASAR Kepolisian Daerah (Polda) Bali menegaskan bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung 2026 mengedepankan
NASIONAL
DENPASAR Satuan Tugas (Satgas) Preemtif mengawali pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung 2026 dengan melakukan sosialisasi keamanan, kese
NASIONAL
DENPASAR Polda Bali resmi memulai Operasi Keselamatan Agung 2026, Senin (2/2/2026), di halaman Mako Polda Bali. Apel gelar pasukan dipim
NASIONAL