Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA- Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmen memperkuat kualitas kebijakan daerah usai menghadiri Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 di Surabaya, Senin, 24 November 2025.
Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga hadir mewakili Bupati dalam acara yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI tersebut.
IKK Award 2025 menjadi salah satu instrumen evaluasi nasional yang menilai mutu kebijakan pemerintah daerah. Tahun ini, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq menyerahkan langsung penghargaan kepada daerah-daerah dengan performa kebijakan terbaik.Baca Juga:
Acara turut dihadiri Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip dan Retrokasi Tasdik Kinanto, serta Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Dalam sambutannya, Tasdik menekankan bahwa kualitas kebijakan tidak dapat dipisahkan dari reformasi birokrasi.
Ia menyoroti bahwa pelayanan publik harus memberikan kepastian waktu dan biaya bagi masyarakat.
"Jika aturan menyebut satu jam, ya satu jam. Kepastian waktu adalah harga mati," kata Tasdik, menegaskan urgensi kedisiplinan pelayanan publik.
Kepala LAN RI Taufiq menambahkan bahwa IKK Award 2025 sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan birokrasi, hukum, serta pemberantasan korupsi dan penyelundupan.
Partisipasi instansi pemerintah tahun ini meningkat tajam.
Dari 646 instansi, 548 di antaranya berpartisipasi—setara 85 persen. LAN RI menilai 1.479 kebijakan dari 27 sektor strategis, dengan nilai rata-rata nasional mencapai 63 poin.
Enam kota tercatat meraih predikat "Unggul", antara lain Bontang, Cirebon, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya.
Di tengah peta capaian nasional tersebut, kehadiran Wakil Bupati Benny dinilai sebagai momentum bagi Pemkab Simalungun untuk mempercepat perbaikan kualitas kebijakan.
Benny mengatakan bahwa evaluasi nasional seperti IKK menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah untuk bersaing dalam mutu tata kelola.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL