JAKARTA — Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Bidang Perdata, Tata Usaha Niaga, dan Penataan Barang Milik Negara, Firman Wijaya, menekankan pentingnya penguatan tata kelola pembangunan infrastruktur yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (3/12), Firman menyebut tiga langkah strategis yang perlu diambil Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mencapai tujuan tersebut: optimalisasi penyelesaian sengketa, penguatan sinergi lintas sektor, dan percepatan kolaborasi dalam pembangunan fasilitas sosial, termasuk pesantren.
"Proses litigasi selama ini sering memperlambat penyelesaian sengketa konstruksi karena panjang dan terbuka untuk umum. Kami mendorong penggunaan arbitrase khusus konstruksi, seperti BADAPSKI, yang lebih cepat dan melibatkan arbiter kompeten teknis," kata Firman.Baca Juga:
Firman menekankan, kolaborasi antara unsur hukum, sains, dan politik menjadi kunci dalam setiap kebijakan pembangunan.
Khusus untuk pondok pesantren pasca tragedi Al-Khoziny, pemerintah menegaskan kehadiran negara melalui UU Pesantren dan Kesepakatan Bersama Tiga Menteri, yang mempermudah proses perizinan bangunan, pendampingan teknis, hingga pembebasan retribusi.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan PU 608 yang menempatkan infrastruktur sebagai pendorong efisiensi investasi, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.
Firman menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar fisik, tetapi juga instrumen keadilan bagi masyarakat.
Momentum Hari Bakti PU ke-80 dimanfaatkan Firman untuk mengingatkan bahwa sektor PU harus menghadirkan infrastruktur adaptif, inklusif, dan berdaya tahan terhadap tantangan pembangunan modern.
"Desain pembangunan yang berorientasi pada konektivitas nasional, hunian layak, dan infrastruktur dasar mendesak untuk direalisasikan," ujar Firman.
Ia menambahkan, transformasi sektor pekerjaan umum kini memasuki babak baru, menuntut penggunaan teknologi konstruksi hijau, digitalisasi layanan, dan mitigasi bencana sebagai agenda strategis.
Dengan arah kebijakan ini, PUPR diharapkan dapat membangun infrastruktur tangguh, produktif, dan berdaya saing global, di bawah kepemimpinan Menteri PUPR Dody Hanggodo yang visioner.*
(dh)
BANDA ACEH Pepatah lama Lolos dari mulut harimau masuk ke mulut buaya terasa pas bagi warga Banda Aceh dan Aceh Besar. Setelah beberap
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara terkait desakan publik agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut akar ma
NASIONAL
MEDAN Piala Dunia 2026 semakin mendekat. Hanya tujuh bulan menjelang turnamen sepak bola terbesar di dunia itu dimulai pada 11 Juni hing
OLAHRAGA
BANDA ACEH Pemulihan pasokan listrik di Aceh terus dikebut setelah 12 tower transmisi tegangan tinggi runtuh diterjang banjir bandang pa
PERISTIWA
NAGAN RAYA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, memastikan Pemerintah Aceh akan mempercepat pembangunan satu unit jembatan pada ruas jalan prov
PERISTIWA
BENER MERIAH Lebih dari sepekan setelah banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sebanyak 46.611 warga masih ter
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan infrastruktur jalan nasional di Aceh setelah banjir bandang dan tanah longsor
PERISTIWA
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik terdampak banjir di Kecamata
PERISTIWA
BANDA ACEH Keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, beserta istri ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrah pada Selasa (2/12/2025) me
PEMERINTAHAN
MALUKU UTARA Satuan Tugas (Satgas) Terpadu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan nikel di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Indus
HUKUM DAN KRIMINAL
