Ahli Linguistik Forensik Dilibatkan untuk Menilai Unsur Pidana dalam Kasus Ijazah Jokowi
JAKARTA Penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa satu ahli yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA, — Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menanggapi kritik keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) jika tidak segera memperbaiki kinerjanya.
Djaka mengakui adanya masalah dalam citra institusinya, terutama terkait tudingan sebagai sarang pungutan liar (pungli), dan berjanji akan segera melakukan pembenahan.
Menurut Djaka, langkah pertama yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Bea Cukai adalah dengan fokus pada perbaikan sumber daya manusia (SDM) di lingkup institusinya.Baca Juga:
Djaka menyatakan bahwa dia akan berupaya keras untuk menghilangkan citra negatif yang selama ini melekat pada Bea Cukai, terutama terkait dengan pungli yang kerap dikaitkan dengan instansi ini.
"Mulai dari SDM-nya, dari alat peralatannya, hingga citra masyarakat yang menyebut Bea Cukai sebagai sarang pungli. Semua itu akan kami benahi, sedikit demi sedikit," ujar Djaka dengan tegas saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Bea Cukai harus segera memperbaiki kinerjanya, atau menghadapi risiko dibekukan.
Purbaya mengungkapkan bahwa selama ini banyak laporan terkait dugaan pungutan liar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Bea Cukai.
Dia juga memberikan waktu selama satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menilai kinerja Bea Cukai dan meminta agar instansi tersebut benar-benar memperbaiki kualitas pelayanannya.
"Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki performanya, kita akan bekukan. Artinya, 16.000 pegawai Bea Cukai akan dirumahkan. Tapi saya meminta waktu satu tahun kepada Presiden untuk melakukan perbaikan," ujar Purbaya pada acara Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).
Ancaman tersebut mencuat sebagai respons terhadap beberapa laporan mengenai potensi penyimpangan di tubuh DJBC, yang semakin menambah kekhawatiran akan citra buruk instansi pemerintahan ini.
Djaka Budi Utama mengingatkan kembali bahwa sejarah kelam yang pernah menimpa Bea Cukai pada era Presiden Soeharto (1985–1995), ketika instansi ini sempat dibekukan karena terjerat isu korupsi dan pungli, tidak boleh terulang lagi.
Djaka menegaskan bahwa tidak ingin kejadian serupa terjadi di masa kepemimpinan saat ini.
JAKARTA Penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa satu ahli yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden k
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menyatakan statistik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan angka 0,008 persen, di t
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menggagas gerakan nasional penggantian atap seng menjadi genteng berbahan tanah liat atau yang ia sebut
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menyerukan gerakan nasional untuk memerangi persoalan sampah yang dinilainya telah menjadi ancaman seriu
NASIONAL
MEDAN Kepolisian menangkap seorang pria berinisial Y (41) yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak perempuan yang meru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Pejabat Direktorat PPK SMA pada Kemendikbudristek, Dhany Hamiddan Khoir, mengaku membagikan uang USD 30.000 (sekitar Rp 5
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik seharusnya tidak dijadikan alasan untuk merusak citra bangs
POLITIK
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menyayangkan respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi S
POLITIK
MEDAN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan ucapan selamat kepada Andar Amin Ha
POLITIK
BANDUNG BARAT Semua korban yang tertimbun longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, akhirnya berhasil dite
NASIONAL