BALIKPAPAN – Desakan agar pemerintah mengusut tuntas tambang batu bara ilegal di Cagar Alam Teluk Adang, Kabupaten Paser, kembali menguat.
Anggota DPR RI dari Kalimantan Timur, Syafruddin, meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan penyelidikan atas praktik ilegal itu dilakukan transparan dan tanpa tebang pilih.
"Kementerian Kehutanan harus menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu," ujar Syafruddin, Selasa, 9 Desember 2025.Baca Juga:
Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang ilegal bisa berlangsung lama di kawasan konservasi yang seharusnya steril dari kegiatan ekstraktif.
Syafruddin juga menyoroti potensi keterlibatan aparat. "Indikasi keterlibatan oknum aparat harus ditelisik lebih jauh," kata politikus PKB itu.
Penambangan ilegal diungkap tim gabungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut), BKSDA Kalimantan Timur, dan Denpom VI/1-4 Penajam Paser Utara pada Senin, 8 Desember 2025.
Tim menyita empat ekskavator dan satu dump truck di lokasi. Empat pelaku berinisial PT (38), J (24), GM (32), dan W (55) ditangkap saat melakukan pengupasan, penggalian, dan pemuatan batu bara.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, mengatakan para tersangka dijerat dengan berbagai undang-undang, mulai dari UU P3H, UU Kehutanan, UU Konservasi, hingga Pasal 55 KUHP.
"Ancaman hukuman mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar," ujarnya.
Menurut Leonardo, penyidik masih memburu kemungkinan keterlibatan aktor lain. "Kami mendalami kemungkinan peran pihak lain, baik perorangan maupun korporasi," katanya.
Syafruddin menekankan dua langkah mendesak: menghitung kerugian ekologis dan ekonomi akibat tambang ilegal, serta menyiapkan skema pemulihan lingkungan secara menyeluruh.
Ia meminta pemerintah daerah lebih sigap mengawasi kawasan konservasi agar insiden serupa tidak berulang.
BANDA ACEH Delegasi United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) melakukan kunjungan kerja ke Polda Aceh pada Jumat, 13 Febr
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) ISARAH bersama Pimpinan Wilayah ISARAH Sumatera Utara memperkuat kolaborasi strategis dengan Universitas Al Wa
PENDIDIKAN
MEDAN Kesaksian mantan Direktur Operasional (Dirops) PTPN2 Wisnu Budi Arif dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan 8.000an hek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan setuju jika UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi se
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima koper berisi uang tunai senilai lebih dari Rp 5 miliar dalam penggeledahan di wi
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menepis kabar yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantim
POLITIK
BANDAR LAMPUNG Kepala Staf Korem (Kasrem) 043/Gatam, Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., menghadiri Upacara Gelar Operasi Gaktib
NASIONAL
TANGGAMUS Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Tanggamus resmi diluncurkan di Dusun Talang Tebat, Pe
NASIONAL
ACEH TAMIANG Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara penyerahan bantuan perbaikan rum
NASIONAL
PRINGSEWU Aksi pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, akhirnya teru
HUKUM DAN KRIMINAL
