Alex Marwata: Pimpinan KPK Baru Tak Akan Bawa Perubahan Signifikan Tanpa Komitmen Bersama

JAKARTA –Komisi III DPR RI telah memilih lima orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Pemilihan ini dilakukan setelah serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar sejak Senin lalu, dan pemungutan suara dari anggota Komisi III DPR.

Kelima calon pimpinan yang terpilih dalam voting tersebut adalah Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Dari 47 anggota Komisi III DPR yang hadir, 44 di antaranya memberikan suara untuk memilih lima nama ini. Pemilihan ini diharapkan dapat membawa pembaruan dalam pemberantasan korupsi yang masih menjadi masalah utama di Indonesia.

Namun, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan pandangannya terkait kelima pimpinan baru tersebut. Menurutnya, meskipun ada perubahan di pucuk pimpinan KPK, pemberantasan korupsi tidak akan banyak mengalami perubahan signifikan tanpa adanya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, terutama Presiden dan pimpinan lembaga penegak hukum lainnya.

“Siapa pun pimpinan atau ketua KPK, jika tidak ada komitmen bersama dari semua pihak, terutama Presiden dan pimpinan lembaga penegak hukum, maka tidak akan banyak membawa dampak perubahan dalam pemberantasan korupsi,” ungkap Alex Marwata saat diwawancarai wartawan di Jakarta, Jumat (22/11).

Alex menekankan bahwa permasalahan utama dalam pemberantasan korupsi terletak pada tubuh institusi penegak hukum itu sendiri. Ia juga mengkritik bahwa pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya dilakukan dengan ‘sapu kotor’, atau melalui lembaga yang tidak bersih atau berintegritas.

“Persoalan pemberantasan korupsi justru terletak di tubuh institusi penegak hukum. Mustahil kita bersih-bersih dengan menggunakan sapu kotor,” ujar Alex menegaskan.

Lebih lanjut, Alexander berharap bahwa pimpinan KPK yang baru ini tidak hanya mewakili institusi asal mereka, seperti lembaga penegak hukum atau lembaga audit negara. Sebaliknya, dengan latar belakang yang dimiliki, mereka diharapkan dapat berkoordinasi lebih baik dengan jajaran pimpinan instansi asal mereka guna menciptakan aparat penegak hukum dan auditor negara yang lebih profesional serta berintegritas.

Sementara itu, dalam uji kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi III DPR, kelima calon pimpinan yang terpilih telah memaparkan visi mereka dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Mereka juga berkomitmen untuk menjadikan KPK sebagai lembaga yang lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

Komisi III DPR berharap bahwa pimpinan KPK yang baru ini dapat bekerja dengan tegas dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia dan memperbaiki citra lembaga penegak hukum yang selama ini masih sering dianggap lemah dalam menghadapi kasus-kasus besar.

Dengan terpilihnya pimpinan baru ini, masyarakat berharap agar KPK dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi yang merugikan negara dan rakyat Indonesia.

(N/014)