Pengupahan 2025: Dunia Usaha Soroti Ketimpangan dengan Realita Lapangan
JAKARTA , Penetapan rentang nilai alpha () sebesar 0,50,9 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dinilai dunia usaha belum s
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2026 akhirnya resmi disahkan melalui rapat paripurna DPRD, Jumat (12/12) malam.
Rapat tersebut berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja gabungan komisi DPRD terhadap nota keuangan dan rancangan APBD, penetapan persetujuan DPRD, serta pendapat akhir Wali Kota.
Sebelumnya, rapat pembahasan RAPBD sempat viral setelah insiden lempar amplop yang dilakukan Ketua Fraksi PDIP, Muhammad Fajar Dalimunthe, kepada Plt. Sekda Rahmat Marzuki Nasution.Baca Juga:
Kejadian itu terjadi di hadapan pimpinan DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Plt. Sekwan, anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TAPD, serta pimpinan OPD Kota Padangsidimpuan.
"Walaupun sempat viral dengan adanya insiden lempar amplop, RAPBD Kota Padangsidimpuan akhirnya disahkan Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh Nasution," kata sumber DPRD setempat.
Netizen menyayangkan insiden tersebut. Beberapa komentar meminta agar tindakan dugaan suap ini diusut tuntas, sementara sebagian lainnya menilai kejadian tersebut sebagai bentuk sandiwara politik yang merusak citra legislatif dan eksekutif daerah.
Masyarakat Kota Padangsidimpuan pun menyoroti pentingnya aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti insiden ini, terutama karena pernyataan ketua fraksi PDIP terkait pembahasan APBD yang sebelumnya dilakukan penandatanganan bersama di gedung KPK.
Pengesahan RAPBD berlangsung sekitar pukul 22.00 WIB hingga 02.00 WIB, dipimpin Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh Nasution, didampingi Wakil Ketua I Taty Ariani Tambunan, Wakil Ketua II Rusydi Nasution, dan 29 anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.
Dengan pengesahan ini, RAPBD Kota Padangsidimpuan tahun 2026 resmi menjadi landasan pengelolaan anggaran daerah, meski kontroversi insiden lempar amplop masih menyisakan pertanyaan publik mengenai etika dan transparansi dalam proses legislasi daerah.*
(ad)
JAKARTA , Penetapan rentang nilai alpha () sebesar 0,50,9 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dinilai dunia usaha belum s
EKONOMI
LHOKSEUMAWE, ACEH Bantuan tahap kedua dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tiba di Aceh. Sebanya
NASIONAL
JANTHO, ACEH Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Pertamina Patra Niaga Aceh terus berupaya mengatasi kelangkaan LPG subsidi maupun n
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi III, M. Nasir Djamil, menaruh penghargaan tinggi kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri
NASIONAL
MEDAN, SUMUT Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali mencatat prestasi gemilang dengan menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi (KI) B
PEMERINTAHAN
MEDAN, SUMUT Ketenangan warga Jalan Palapa Pajak Karya, Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, kini terganggu oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Perindustrian dan Perdaganga
EKONOMI
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar kegiatan restocking atau pene
NASIONAL
MEDAN , SUMATERA UTARA Yayasan Bao Qing Tian bekerja sama dengan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata & Bankom Naga Karimata serta sejumlah
NASIONAL
BOGOR Hujan deras disertai angin kencang memicu tanah longsor dan pergerakan tanah di wilayah Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ka
NASIONAL
