Hunian Korban Bencana Jadi Prioritas, Pemerintah Sumut Koordinasi dengan Kemenkoinfra
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaha
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG — Ribuan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) milik warga Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diketahui tertahan dan disembunyikan di Kantor Camat setempat.
Dokumen kependudukan itu tidak didistribusikan ke pemerintah desa dan kelurahan sebagaimana mestinya.
Baca Juga:Temuan tersebut terungkap setelah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Deli Serdang melakukan penilaian pelayanan publik.
Hasil evaluasi Ombudsman kemudian ditindaklanjuti dengan rapat internal yang dipimpin Camat Tanjung Morawa, Gontar Panjaitan.
Berdasarkan penilaian Ombudsman terhadap 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa sempat berada di peringkat ke-21 atau termasuk kategori pelayanan terburuk.
Gontar membenarkan adanya penahanan dokumen kependudukan tersebut. Ia menyebut bukan hanya KTP elektronik, tetapi juga Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, hingga akta kematian yang tidak disalurkan ke warga.
"Jumlah KTP yang tertahan hampir 1.000. Ada yang paling lama sejak tahun 2020 dan tidak pernah didistribusikan," kata Gontar, Selasa, 16 Desember 2025.
Gontar mengaku geram mengetahui praktik tersebut.
Ia menyebut penahanan dokumen dilakukan oleh oknum pegawai di bagian pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), yang selama ini dijalankan oleh tenaga honorer.
"Saya marah sekali mengetahui kondisi ini. Saat rapat evaluasi saya minta kejujuran, dan fakta ini baru terbuka," ujarnya.
Gontar mulai menjabat sebagai Camat Tanjung Morawa pada awal Mei 2025. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Camat Bangun Purba.
Pihak kecamatan juga sempat mengunggah temuan tersebut melalui akun media sosial resmi mereka disertai permohonan maaf kepada masyarakat.
"Kami mohon maaf atas pelayanan yang belum maksimal. Mulai sekarang kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Tanjung Morawa," kata Gontar dalam pernyataan tertulis.
Baca Juga:
Sebagai langkah perbaikan, Gontar mengaku telah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pegawai.
Sejumlah petugas pelayanan adminduk dipindahkan ke bagian kebersihan, sementara petugas baru diminta mengikuti pelatihan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
"Saya minta Disdukcapil melatih petugas baru agar pelayanan ke depan lebih profesional dan tidak merugikan masyarakat," ucapnya.
Adapun ribuan dokumen kependudukan yang sempat tertahan akan segera didistribusikan ke pemerintah desa dan kelurahan.
Gontar mengimbau warga yang pernah mengurus dokumen adminduk agar mengecek langsung ke kantor desa atau kelurahan masing-masing.*
(tm/ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaha
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan listrik di Kota Banda Aceh telah pulih sepenuh
NASIONAL
JAYAPURA Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua, Maikel Peuki, menyoroti rencana Presiden Prabowo Sub
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan sementara tiga jaksa yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan warga negara Ko
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM, Seorang perempuan berinisial BL, 27 tahun, ditemukan tewas di kamar kosnya di Blok 6, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (1
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengkritik kebijakan pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dinila
PENDIDIKAN
JAKARTA, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) bekerja sama dengan PT Kinobi Technologies Indonesia dan PT Bank China Construction B
PENDIDIKAN
JAKARTA , Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG a
EKONOMI
TANGERANG, Sebuah truk muatan minyak goreng terguling di Tol JORR Cikunir Km 43.300 pada Jumat (19/12/2025) siang, menyebabkan kemacetan
PERISTIWA
JAKARTA , Pemerintah akan melakukan groundbreaking 2.600 unit hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera, yang tersebar di Aceh, Sumat
NASIONAL
