IMO Soroti Lemahnya Koordinasi Informasi Bencana di Sumatera

JAKARTA — Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mendorong pemerintah pusat dan daerah segera membentuk satuan tugas (Satgas) khusus pengelolaan informasi dan media penanganan bencana di wilayah Sumatera.

Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail, menilai ketiadaan Satgas tersebut berpotensi memicu simpang siur informasi dan lemahnya koordinasi pemberitaan bencana.

Menurut Yakub, hingga kini belum terdapat mekanisme terpadu yang mengelola arus informasi dan pembaruan resmi penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Pemulihan Pascabencana Sumatera Dinilai Harus Libatkan Jasa Konstruksi Lokal

Padahal, ketiga wilayah tersebut kerap menghadapi bencana alam dengan tingkat atensi publik yang tinggi.

"Ketiadaan Satgas informasi berisiko menimbulkan keterlambatan update resmi, kesimpangsiuran data, serta lemahnya koordinasi pemberitaan di tengah tuntutan publik akan informasi yang cepat, akurat, dan kredibel," kata Yakub di Jakarta, Selasa, 16 Desember.

Yakub mendorong pembentukan Satgas Pengelolaan Informasi dan Media Penanganan Bencana Sumatera yang melibatkan seluruh elemen media nasional, baik pusat maupun daerah.

Ia menekankan pentingnya pelibatan asosiasi badan usaha media, bukan semata asosiasi wartawan.

"Badan usaha media memiliki sistem manajemen redaksi, jaringan distribusi, serta tanggung jawab kelembagaan yang memungkinkan kelancaran dan keberlanjutan arus informasi," ujarnya.

Menurut Yakub, Satgas ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang koordinasi pewarta, tetapi juga sebagai wadah sinergi antarkorporasi media dalam mendiseminasikan narasi kebencanaan yang utuh, berimbang, dan bertanggung jawab.

Ia juga menyoroti peran strategis pers nasional dalam membangun diplomasi media di tingkat global, terutama dalam pemberitaan penanganan bencana di Sumatera.

Di era konektivitas digital, informasi bencana dengan cepat menjadi konsumsi publik internasional dan membentuk persepsi terhadap Indonesia.

"Tanpa pengelolaan pemberitaan yang baik, informasi bencana dapat membentuk persepsi bias dan liar di mata masyarakat global, yang pada akhirnya merugikan reputasi bangsa," kata Yakub.

Ia menegaskan diplomasi media bukanlah upaya menutup fakta, melainkan menyajikan informasi secara akurat, kontekstual, dan sesuai prosedur penanganan bencana.

Media nasional, kata dia, memiliki peran penting dalam menjelaskan langkah pemerintah, kerja kemanusiaan lintas sektor, serta kepatuhan terhadap standar internasional penanggulangan bencana.

Narasi berbasis data dan terukur, menurut Yakub, akan membangun kepercayaan publik internasional terhadap kapasitas dan tata kelola Indonesia dalam menghadapi krisis kebencanaan.

Selain itu, diplomasi media yang dikelola dengan baik dapat memperkuat posisi Indonesia dalam jejaring kemanusiaan global.

"Pembentukan Satgas informasi dan media sangat diperlukan agar pers nasional dapat bekerja serempak, solid, dan profesional di mata dunia," ujarnya.*

(dh)

Pemulihan Pascabencana Sumatera Dinilai Harus Libatkan Jasa Konstruksi Lokal

Banjir Aceh Utara: ICMI Aceh Turunkan Tim Distribusi Bantuan ke Lapangan

Bencana Aceh-Sumut-Sumbar: 25 Kabupaten/Kota Masih Status Tanggap Darurat

Dari Sembako hingga Trauma Healing, NU Hadir untuk Korban Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar

Update Darurat: Jumlah Korban Jiwa Banjir dan Longsor Sumatera Capai 1.053 Orang

PBNU Salurkan Rp 1 Miliar dan 3.000 Paket Sembako untuk Korban Bencana Aceh