Wali Kota Mahyaruddin Salim Kukuhkan 22 Pejabat, Dorong Pendidikan Berkualitas di Tanjungbalai
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, secara resmi mengukuhkan 22 pejabat yang terdiri dari 11 Kepala Sekolah Dasar da
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat aparat penegak hukum.
Kali ini, KPK menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, bersama Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto, serta seorang pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara.
"Benar, di antaranya yang diamankan Kajari, Kasi Intel, dan swasta yang diduga sebagai perantara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat, 19 Desember 2025.Baca Juga:
Budi mengatakan para pihak yang ditangkap telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan tengah menjalani pemeriksaan intensif.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
OTT di Hulu Sungai Utara ini merupakan operasi tangkap tangan ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
Sebelumnya, pada 18 Desember 2025, KPK mengonfirmasi telah menangkap enam orang dalam operasi tersebut.
Hingga kini, total sepuluh orang diamankan dan masih menjalani pemeriksaan.
Sepanjang 2025, KPK gencar melakukan OTT di berbagai daerah dan sektor.
Pada Maret 2025, KPK menangkap anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Operasi serupa berlanjut pada Juni 2025 terkait dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Pada Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, serta dugaan suap pengelolaan kawasan hutan.
Masih pada bulan yang sama, KPK juga menangkap pihak terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Memasuki November dan Desember 2025, OTT KPK menyasar kepala daerah, di antaranya Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, hingga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Selain itu, OTT di Tangerang pada 17–18 Desember 2025 juga menjerat jaksa, pengacara, dan pihak swasta, dengan penyitaan uang tunai sebesar Rp900 juta.
Rangkaian OTT ini menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi, termasuk di lingkungan aparat penegak hukum.
KPK memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan dan akuntabel, serta akan mengumumkan status hukum para pihak setelah pemeriksaan awal rampung.*
(bi/ad)
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, secara resmi mengukuhkan 22 pejabat yang terdiri dari 11 Kepala Sekolah Dasar da
PEMERINTAHAN
MEDAN Renovasi Stadion Teladan Medan menghadapi kendala jelang perhelatan Piala AFF U19 2026. Kekurangan tenaga kerja menjadi faktor ut
NASIONAL
MEDAN Polisi mengungkap praktik perdagangan bayi di Desa Helvetia, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Satuan Reserse Kriminal Polres
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN, DISKOMINFO Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri pesta adat Syech Silau Laut Hari Rayo Moncak Silau Laut,
SENI DAN BUDAYA
DISKOMINFO Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, didampingi Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Kepala BPKPD Siti Fa
PEMERINTAHAN
MEDAN, DISKOMINFO Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (
PEMERINTAHAN
DISKOMINFO Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menghadiri sekaligus menyampaikan lap
PEMERINTAHAN
DISKOMINFO Momen Suasana Idul Fitri 1447 Hijriah masih terasa, hal ini terlihat saat Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan
PEMERINTAHAN
MEDAN Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupa
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah aktivis yang mengadvokasi kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus mengaku mengalami intimidasi dan ancaman. Te
NASIONAL