Komisi III DPR Tetapkan Lima Pimpinan dan Lima Dewas KPK Terpilih

JAKARTA –Komisi III DPR RI resmi menetapkan lima pimpinan dan lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK terpilih setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Kamis (21/11/2024). Penetapan ini dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, bersama anggota dan pimpinan Komisi III lainnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Pimpinan KPK Terpilih:

Setyo Budiyanto (Irjen Kementan) – 46 suara Fitroh Rohcahyanto (Mantan Direktur Penuntutan KPK) – 48 suara Ibnu Basuki Widodo (Hakim Pengadilan Tinggi Manado) – 33 suara Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024) – 48 suara Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023) – 39 suara

Ketua KPK Terpilih:

Setyo Budiyanto (Irjen Kementan) – 45 suara

Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses pemungutan suara yang diikuti oleh 44 anggota Komisi III DPR dari total 47 orang yang hadir. Seluruh 8 fraksi di Komisi III DPR turut hadir dalam rapat tersebut.

Sebelum penetapan, Komisi III DPR melaksanakan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan dan calon anggota Dewas KPK yang dimulai pada Senin (18/11/2024) hingga Kamis (21/11/2024). Nama-nama yang diuji merupakan hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel) yang diajukan oleh Presiden.

Habiburokhman dalam pembukaan rapat menyampaikan bahwa proses seleksi ini telah dilakukan dengan transparansi dan melibatkan partisipasi penuh dari anggota Komisi III DPR. “Proses pemungutan suara untuk menentukan 5 capim dan 5 anggota Dewas KPK ini berlangsung secara demokratis, dan kami berharap mereka yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan profesional,” ujar Habiburokhman.

Komisi III DPR berharap pimpinan dan Dewas KPK yang terpilih dapat bekerja dengan maksimal untuk memberantas korupsi di Indonesia. Diharapkan mereka juga mampu menjaga independensi KPK serta memperkuat peran lembaga antirasuah ini dalam pemberantasan praktik korupsi di tanah air.

Ke depan, KPK di bawah pimpinan yang baru ini diharapkan dapat melanjutkan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang lebih transparan dan akuntabel.(N/014)