BANDAR LAMPUNG – Polemik kerja sama media antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung kembali memanas.
Kali ini, kritik tajam datang dari Ketua Integrity Media Forum (IMF) Bandar Lampung, Indra Segalo Galo, yang menilai pola kerja sama publikasi pemerintah kota sarat ketimpangan dan terkesan tebang pilih.
Indra menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam penetapan media mitra, khususnya kerja sama dengan sejumlah akun YouTube yang dinilai memiliki jangkauan minim.
Meski begitu, akun-akun tersebut disebut memperoleh nilai kerja sama hingga puluhan juta rupiah.
"Ini sangat tidak masuk akal. Ada kanal YouTube dengan jumlah penonton dan subscriber yang sangat minim, tetapi bisa memperoleh MoU kerja sama bernilai puluhan juta rupiah. Dasar penilaiannya apa?" ujar Indra, Jumat (26/12/2025).
Ia menyesalkan banyak media kredibel dengan legalitas jelas, jangkauan luas, dan pengikut besar justru tidak dilibatkan dalam kerja sama publikasi pemerintah daerah.
"Banyak media kredibel hanya menjadi penonton. Mereka tidak pernah mendapat kesempatan kerja sama, padahal secara kualitas dan jangkauan jauh lebih layak. Ini jelas menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan," tegasnya.
Indra bahkan menduga adanya praktik "main mata" dalam proses penentuan mitra kerja sama media di lingkungan Diskominfo. Ia mendesak agar persoalan ini segera dievaluasi secara menyeluruh.
"Saya minta persoalan ini dievaluasi secara serius, khususnya oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung. Kriteria kerja sama harus dibuka secara transparan agar publik tahu standar yang digunakan," katanya.
Lebih jauh, Indra meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara turun tangan.
Ia mendesak BPK RI, KPK, serta aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran kerja sama media di Diskominfo Kota Bandar Lampung.