Ketua IMF Kritik Kerja Sama Media Diskominfo Bandar Lampung, Nilai Ada Ketimpangan dan “Tebang Pilih”

BANDAR LAMPUNG – Polemik kerja sama media antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung kembali memanas.

Kali ini, kritik tajam datang dari Ketua Integrity Media Forum (IMF) Bandar Lampung, Indra Segalo Galo, yang menilai pola kerja sama publikasi pemerintah kota sarat ketimpangan dan terkesan tebang pilih.

Indra menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam penetapan media mitra, khususnya kerja sama dengan sejumlah akun YouTube yang dinilai memiliki jangkauan minim.

Baca Juga:

• Kemendikdasmen Relokasi Sekolah Terdampak Banjir Sumatra, Kelas Darurat Siap Digunakan Januari 2026

Meski begitu, akun-akun tersebut disebut memperoleh nilai kerja sama hingga puluhan juta rupiah.

"Ini sangat tidak masuk akal. Ada kanal YouTube dengan jumlah penonton dan subscriber yang sangat minim, tetapi bisa memperoleh MoU kerja sama bernilai puluhan juta rupiah. Dasar penilaiannya apa?" ujar Indra, Jumat (26/12/2025).

Menurut Indra, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kinerja dan profesionalitas Diskominfo Kota Bandar Lampung.

Ia menyesalkan banyak media kredibel dengan legalitas jelas, jangkauan luas, dan pengikut besar justru tidak dilibatkan dalam kerja sama publikasi pemerintah daerah.

"Banyak media kredibel hanya menjadi penonton. Mereka tidak pernah mendapat kesempatan kerja sama, padahal secara kualitas dan jangkauan jauh lebih layak. Ini jelas menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan," tegasnya.

Indra bahkan menduga adanya praktik "main mata" dalam proses penentuan mitra kerja sama media di lingkungan Diskominfo. Ia mendesak agar persoalan ini segera dievaluasi secara menyeluruh.

"Saya minta persoalan ini dievaluasi secara serius, khususnya oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung. Kriteria kerja sama harus dibuka secara transparan agar publik tahu standar yang digunakan," katanya.

Lebih jauh, Indra meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara turun tangan.

Ia mendesak BPK RI, KPK, serta aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran kerja sama media di Diskominfo Kota Bandar Lampung.

Sebelumnya, dugaan kejanggalan kerja sama media Diskominfo juga mencuat dari penelusuran di aplikasi pengadaan pemerintah INAPROC, yang mencatat pembelian tayangan iklan bernilai besar pada kanal YouTube dengan pengikut sangat terbatas.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung, Veni, belum memberikan tanggapan resmi.

Sejumlah insan pers berharap pemerintah kota segera membuka ruang klarifikasi dan transparansi agar penggunaan anggaran publik benar-benar tepat sasaran, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.*

(ad)

Kemendikdasmen Relokasi Sekolah Terdampak Banjir Sumatra, Kelas Darurat Siap Digunakan Januari 2026

Tolak Dipoligami dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Mantap Cerai dari Insanul Fahmi

Airlangga Hartarto Ungkap Program Stimulus Pemerintah untuk Jaga Daya Beli dan Pulihkan Ekonomi Saat Libur Nataru

Diduga Sesatkan Pemahaman UU KIP, PPK Dinas Pendidikan Labura Tolak Berikan Salinan RAB SMPN 5 Sialang Taji

KPK Bongkar Celah Korupsi MBG, BGN Buka Sistem Kunci Dana!

Anak Menkeu Purbaya: Hampir 80 Persen Pejabat Itu Korupsi!