Sebulan Pascabanjir, Bupati Aceh Utara Keluhkan Minimnya Perhatian Pusat

JAKARTA — Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil menyampaikan keluhan soal lambannya penanganan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayahnya.

Sebulan setelah bencana, ia menilai Aceh Utara seolah luput dari perhatian pemerintah pusat.

Keluhan itu disampaikan Ismail dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Aceh yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Selasa, 30 Desember 2025.

Baca Juga:

• Purbaya Kaget TNI AD Harus Utang Demi Bangun Jembatan Darurat Pascabencana

Dalam forum tersebut, Ismail menyebut masyarakat Aceh Utara masih bertahan di tenda-tenda darurat tanpa kepastian pemulihan.

"Mohon maaf, ini isi hati kami. Kami merasa seperti dianaktirikan dan berjuang sendiri. Sampai hari ini masyarakat masih terisolasi dan tinggal di tenda-tenda," kata Ismail di hadapan pimpinan DPR dan jajaran menteri.

Ismail menjelaskan, dampak bencana di Aceh Utara jauh lebih besar dibandingkan yang diberitakan.

Namun, matinya jaringan listrik dan telekomunikasi saat bencana terjadi membuat kondisi di lapangan tidak terdokumentasi secara luas. Akibatnya, kata dia, musibah tersebut tidak menjadi perhatian nasional.

"Tidak ada sinyal, listrik mati, jadi tidak viral. Mungkin itu sebabnya pusat tidak hadir," ujarnya.

Ia menyebut dari total 27 kecamatan di Aceh Utara, sebanyak 25 kecamatan terdampak parah. Sedikitnya 696 gampong terendam banjir, dengan lebih dari 124.000 kepala keluarga atau sekitar 433.000 jiwa terdampak.

Kerusakan terjadi dari wilayah hulu hingga hilir, menyeret rumah warga, sarana ibadah, dan infrastruktur dasar.

Ismail bahkan menyamakan dampak kerusakan banjir bandang tersebut dengan bencana besar, karena melumpuhkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

"Kami hanya bisa menyelamatkan diri ke atap-atap meunasah, tanpa bisa memberitakan kondisi sebenarnya," kata dia.

Menjelang bulan Ramadan, Ismail mendesak pemerintah pusat segera membangun hunian sementara bagi warga terdampak.

Hingga kini, banyak pengungsi masih bertahan di tenda darurat. Selain hunian, ia juga menyoroti kerusakan 736 kilometer jalan dan 67 jembatan, serta jebolnya bendungan yang mengancam sektor pertanian di sedikitnya 10 kecamatan.

Ia menutup pernyataannya dengan mengundang pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan untuk turun langsung ke lapangan.

"Saya undang secara resmi agar melihat langsung kondisi Aceh Utara, bukan hanya dari pinggir," ujar Ismail.*

(mt/dh)

Purbaya Kaget TNI AD Harus Utang Demi Bangun Jembatan Darurat Pascabencana

KSAD Maruli Simanjuntak Akui Belum Pahami Sistem Keuangan untuk Pembangunan Jembatan Pascabencana

Bupati Bener Meriah Akui Tak Mampu Tangani Rehabilitasi Pascabencana

Bupati Pidie Jaya Desak Pembangunan Huntara dan Huntap Dipercepat, Warga di Pengungsian Terancam Tidak Kondusif

Bupati Aceh Tamiang Minta Aturan Pengelolaan Kayu Banjir ke Kementerian Kehutanan: Mau Diapakan?

DPR Fasilitasi Rapat Besar Pemulihan Aceh, Gubernur Mualem Minta Dukungan Pusat