Koalisi Sipil Desak MK Percepat Uji Materi UU TNI Usai Kasus Andrie Yunus
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN – Junius Nduru, S.H., pemerhati lingkungan hidup yang tinggal di Desa Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan, menolak keras rencana eksplorasi tambang yang dilakukan PT. Agincourt Resources (PT.AR) di wilayahnya.
Penolakan ini juga mencakup Desa Dolok Godang dan sekitarnya, dengan alasan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.
Menurut Junius, area yang akan dieksplorasi oleh PT.AR diperkirakan seluas ±4.408 hektare berdasarkan peta sebaran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).Baca Juga:
Ia menegaskan, jika eksplorasi tambang tetap berlanjut, wilayah Kecamatan Angkola Selatan berisiko mengalami bencana serupa dengan yang pernah terjadi di Kecamatan Batang Toru, seperti banjir dan longsor.
"Belum terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi. Kami tidak ingin desa kami menjadi langganan bencana akibat tambang," ujar Junius kepada awak media, Rabu (7/1/2026).
Junius juga menyoroti skema kepemilikan PT.AR yang mayoritas sahamnya dikuasai PT. United Tractors Tbk (UNTR) sebesar 95% melalui PT. Danusa Tambang Nusantara, sedangkan BUMD hanya memiliki 5% saham.
Ia menilai keuntungan besar perusahaan justru tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat lokal.
"Dampak lingkungan, kerusakan ekosistem, banjir, longsor, polusi—semua terjadi di wilayah kami. Sementara hanya 5% keuntungan yang diklaim untuk masyarakat," tambahnya.
Junius menegaskan penolakannya berdasarkan sejumlah dasar hukum, antara lain:
- Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
- UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menekankan hak pengelolaan tanah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- Prinsip bahwa masyarakat setempat lebih berhak mengelola tanah dan sumber daya alamnya sendiri.
Ia juga menolak iming-iming lapangan kerja yang ditawarkan perusahaan.
"Itu hanya buaian semata. Kami tidak mau tanah kami dikeruk oleh pihak asing dan desa kami menjadi pemicu bencana," tegas Junius.
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI