RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
TAPANULI SELATAN – Junius Nduru, S.H., pemerhati lingkungan hidup yang tinggal di Desa Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan, menolak keras rencana eksplorasi tambang yang dilakukan PT. Agincourt Resources (PT.AR) di wilayahnya.
Penolakan ini juga mencakup Desa Dolok Godang dan sekitarnya, dengan alasan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.
Menurut Junius, area yang akan dieksplorasi oleh PT.AR diperkirakan seluas ±4.408 hektare berdasarkan peta sebaran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).Baca Juga:
Ia menegaskan, jika eksplorasi tambang tetap berlanjut, wilayah Kecamatan Angkola Selatan berisiko mengalami bencana serupa dengan yang pernah terjadi di Kecamatan Batang Toru, seperti banjir dan longsor.
"Belum terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi. Kami tidak ingin desa kami menjadi langganan bencana akibat tambang," ujar Junius kepada awak media, Rabu (7/1/2026).
Junius juga menyoroti skema kepemilikan PT.AR yang mayoritas sahamnya dikuasai PT. United Tractors Tbk (UNTR) sebesar 95% melalui PT. Danusa Tambang Nusantara, sedangkan BUMD hanya memiliki 5% saham.
Ia menilai keuntungan besar perusahaan justru tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat lokal.
"Dampak lingkungan, kerusakan ekosistem, banjir, longsor, polusi—semua terjadi di wilayah kami. Sementara hanya 5% keuntungan yang diklaim untuk masyarakat," tambahnya.
Junius menegaskan penolakannya berdasarkan sejumlah dasar hukum, antara lain:
- Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
- UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menekankan hak pengelolaan tanah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- Prinsip bahwa masyarakat setempat lebih berhak mengelola tanah dan sumber daya alamnya sendiri.
Ia juga menolak iming-iming lapangan kerja yang ditawarkan perusahaan.
"Itu hanya buaian semata. Kami tidak mau tanah kami dikeruk oleh pihak asing dan desa kami menjadi pemicu bencana," tegas Junius.
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN