Kawal Proyek Peta Dasar Rp 4,7 Triliun BIG dari Bank Dunia, Kejagung Pasang Badan Mencegah Korupsi
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
DELI SERDANG – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa pemilihan mitra dalam kerja sama pemanfaatan (KSP) aset daerah harus dilakukan melalui mekanisme tender, selama aset tersebut belum ditetapkan sebagai aset bersifat khusus.
Penunjukan langsung hanya diperbolehkan jika aset yang dikerjasamakan masuk kategori khusus.
Hal ini disampaikan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setdakab) Deli Serdang, Muslih Siregar SH, pada Rabu (7/1/2026) saat rapat tindak lanjut perubahan perjanjian KSP Barang Milik Daerah oleh BUMD PT Bhineka Perkasa Jaya di ruang rapat Bagian Perekonomian & SDA Deli Serdang.Baca Juga:
"Dalam pemilihan mitra KSP, mekanisme yang digunakan adalah tender. Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan jika aset telah ditetapkan sebagai aset bersifat khusus. Sampai saat ini, kita belum menetapkan aset tersebut sebagai aset khusus, sehingga mekanisme pemilihan mitranya wajib melalui tender," jelas Muslih.
.jpeg)
Menurutnya, mekanisme pemilihan mitra menjadi salah satu poin perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pemeriksaan aset daerah.
Selain itu, pola bagi hasil dalam KSP juga menjadi sorotan, termasuk pengaturan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.
"Jika kita menetapkan kemanfaatan aset, maka harus ada kontribusi tetap per tahun, ditambah dengan bagi hasil keuntungan per tahun. Ini juga menjadi catatan BPK secara aturan," tambah Muslih.
Kabag Hukum menegaskan, kedua hal tersebut, mekanisme pemilihan mitra dan pengaturan kontribusi serta bagi hasil, harus menjadi bahan koreksi agar pengelolaan KSP aset daerah ke depan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan langkah ini, Pemkab Deli Serdang berharap pengelolaan aset daerah dapat lebih transparan, akuntabel, dan menguntungkan bagi pemerintah daerah, sekaligus mencegah potensi penyimpangan.*
(ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung menyoroti gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakab
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pelestarian budaya dan cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi inovasi sosial yang digagas Kecamatan Medan Denai melalui program ANJELI dan K
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan dilaporkan memburuk akibat sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Wali Kota Medan Rico Waas me
KESEHATAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kep
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dalam keg
EKONOMI
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM meraih delapan penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awar
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Adardam Achyar mempertanyakan pemidanaan terhadap surat yang dibuat advokat dalam menjal
POLITIK
MANDAILING NATAL Foto mobil dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) digunakan untuk mengangkut
PERISTIWA