Masyarakat Sumut Geruduk Polda, Tuntut Netralitas Polisi Menjelang Pilkada 2024

MEDAN- Sejumlah warga Sumatera Utara (Sumut) menggeruduk Polda Sumut pada Senin (18/11/2024) untuk menyampaikan keluh kesah mereka menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang. Aksi unjuk rasa ini dipimpin oleh seorang koordinator aksi, Ashari, yang menyuarakan tuntutan agar aparat kepolisian di Polda Sumut tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis saat proses Pilkada berlangsung.

Aksi tersebut dimulai dengan masyarakat yang datang menggunakan mobil berisi pengeras suara dan spanduk, serta membawa sejumlah alat peraga unjuk rasa. Mereka langsung menuju pintu masuk Polda Sumut, dengan tujuan menyampaikan pesan penting terkait penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam orasinya, Ashari menyampaikan, mereka menuntut agar Kapolda Sumut, Wakapolda, dan jajaran polisi lainnya tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis selama Pilkada berlangsung.

“Kami masyarakat Sumatera Utara menuntut pihak Polda Sumut untuk bertindak adil, tidak terlibat dalam politik praktis, dan harus netral. Sebagai aparat pemerintah yang memiliki fungsi pengayoman dan pelayanan publik, polisi tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon,” tegas Ashari, di hadapan puluhan orang yang turut serta dalam aksi tersebut.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 7.625, Pasar Nantikan Laporan Keuangan Kuartal II
• Harga Pangan Hari Ini Turun, Tapi Ayam, Jagung, dan Ikan Masih Naik

Ashari mengungkapkan bahwa kedatangan mereka bukan hanya sekedar unjuk rasa biasa. Menurutnya, mereka membawa sejumlah temuan terkait dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik politik praktis di beberapa daerah. Salah satunya, yang disebutkan adalah dugaan keterlibatan sejumlah polisi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah.

“Masyarakat sudah banyak yang resah dengan adanya dugaan keterlibatan anggota polisi dalam Pilkada, salah satunya di Tapanuli Selatan. Ada pernyataan dari kepala desa yang menunjukkan adanya upaya mendukung salah satu pasangan calon. Kami tidak menyebutkan siapa yang terlibat, tapi kami menuntut pihak kepolisian untuk mengusut tuntas masalah ini,” ungkap Ashari.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah ke Rp16.386 per Dolar AS, Ini Daftar Kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI
• Baku Tembak di Manhattan Tewaskan 4 Orang, Termasuk Polisi NYPD

Namun, ia enggan merinci lebih lanjut siapa pasangan calon yang dimaksud atau siapa di antara aparat yang terlibat. Meskipun demikian, dia menekankan pentingnya transparansi dari pihak kepolisian dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.

Dalam tuntutannya, Ashari meminta agar Kapolda Sumut bertindak tegas jika terbukti ada oknum polisi yang terlibat dalam praktik politik praktis. Dia mendesak agar proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk penyelidikan terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam kegiatan politik yang dapat merusak independensi Pilkada.

“Kami ingin Polda Sumut transparan dalam mengungkap dan menindak jika ada anggota yang terlibat dalam kegiatan politik. Jangan sampai ada polisi yang memanfaatkan jabatan atau posisinya untuk mendukung salah satu calon. Kami ingin Pilkada berjalan bersih, adil, dan demokratis,” tambah Ashari.

Aksi tersebut menegaskan kekhawatiran masyarakat tentang potensi penyalahgunaan wewenang yang bisa merusak kredibilitas Pilkada di Sumut. Sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Polda Sumut diminta untuk memastikan bahwa setiap anggotanya mematuhi prinsip netralitas dalam setiap tahapan Pilkada.

Sementara itu, pihak Polda Sumut belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, berdasarkan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pilkada, aparat kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk Sumut, diharapkan dapat menjaga independensi dan netralitasnya, sebagaimana diatur dalam peraturan pemilu yang berlaku.

Menjelang masa tenang Pilkada yang akan dimulai pada 24 November mendatang, aksi ini juga menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap terjaminnya keadilan dalam pelaksanaan Pemilu. Aksi ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya peran netralitas aparat penegak hukum dalam proses politik, terutama dalam Pilkada.

Masyarakat berharap bahwa dengan adanya pengawasan yang ketat dan komitmen dari pihak kepolisian untuk tetap menjaga netralitas, proses Pilkada 2024 di Sumut dapat berjalan dengan jujur dan adil, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. (JOHANSIRAIT)