Viral! Siswa SMPN 1 Pantai Labu Buang MBG ke Jalan, Diduga Tak Layak Konsumsi
DELI SERDANG Aksi protes tak biasa dilakukan sejumlah siswa SMP Negeri 1 Pantai Labu setelah membuang puluhan paket program Makan Bergiz
PERISTIWA
DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Rapat Paripurna ke-23 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin, 19 Januari 2026.
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta jajaran perangkat daerah terkait.Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, mayoritas fraksi menyatakan dukungan terhadap langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat permodalan BPD Bali.
.jpeg)
Fraksi Demokrat–NasDem yang pandangan umumnya dibacakan oleh I Gede Ghumi Asvatham menyatakan sependapat dengan Gubernur Bali bahwa penguatan modal BPD Bali diperlukan di tengah tantangan dan konsolidasi industri perbankan nasional.
Fraksi ini juga mengapresiasi rencana optimalisasi aset tanah daerah di kawasan Nusa Dua yang dinilai mampu memberikan manfaat fiskal lebih cepat melalui mekanisme pembayaran di muka.
"Optimalisasi aset daerah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung penambahan penyertaan modal pada Bank BPD Bali," ujar Ghumi.
Dari Fraksi Partai Golongan Karya, pandangan umum disampaikan oleh Agung Bagus Tri Candra Arka.
Fraksi Golkar menilai penambahan penyertaan modal sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya bertujuan menjaga komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali, tetapi juga harus diposisikan sebagai investasi publik yang memberikan nilai tambah terukur bagi pembangunan ekonomi daerah.
Fraksi Golkar mendorong penguatan tata kelola perusahaan, profesionalisme manajemen, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan berkelanjutan atas penyertaan modal tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, I Wayan Tagel Winarta, menyambut positif Raperda tersebut.
Fraksi ini menilai penyertaan modal daerah sebagai instrumen strategis untuk memperkuat peran badan usaha milik daerah sebagai penggerak ekonomi Bali.
"Penyertaan modal harus menghasilkan dampak nyata, terukur, dan berkeadilan bagi masyarakat dengan tetap menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian," kata Tagel.
Sementara itu, Fraksi Gerindra–PSI yang pandangannya dibacakan oleh I Wayan Subawa menyampaikan sejumlah catatan yuridis dan substantif.
Fraksi ini menyoroti penggunaan istilah "penambahan penyertaan modal" dalam judul Raperda yang dinilai perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta konsistensi dasar hukum dengan peraturan daerah sebelumnya.
Fraksi Gerindra–PSI juga meminta kejelasan rencana penyertaan modal dalam bentuk inbreng aset tanah, termasuk pemenuhan asas publisitas untuk memberikan kepastian hukum.
Selain itu, fraksi ini menekankan pentingnya perlindungan hak pemegang saham minoritas sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan meminta penegasan peran gubernur dalam pengawasan penyertaan modal daerah.
Meski demikian, Fraksi Gerindra–PSI mengapresiasi kinerja Bank BPD Bali yang dinilai sehat, dengan profitabilitas, kualitas aset, likuiditas, dan permodalan yang terjaga.
Kondisi tersebut dianggap menjadi dasar kuat untuk menambah penyertaan modal guna memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM, serta mendorong transformasi digital perbankan daerah.*
(ad)
DELI SERDANG Aksi protes tak biasa dilakukan sejumlah siswa SMP Negeri 1 Pantai Labu setelah membuang puluhan paket program Makan Bergiz
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan adanya perbedaan perlakuan pajak antara kendaraan ber
EKONOMI
PASURUAN Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari intervensi pemerin
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menolak wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) menjadi pemilihan tid
POLITIK
JAKARTA Serikat Pekerja Kampus (SPK) menilai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum refleksi atas kondisi
PENDIDIKAN
MEDAN Kelompok Medan Teater menggelar Festival Musikalisasi Puisi bertajuk Kopi & Kepo di Taman Budaya Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Pemerintah tengah mengkalkulasi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tahun ini di tengah tekanan defisit program Jaminan Kesehatan N
KESEHATAN
JAKARTA Rencana pemerintah menurunkan potongan aplikasi transportasi daring menjadi 8 persen dari sebelumnya sekitar 20 persen dinilai t
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah membuka rekrutmen besarbesaran untuk 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Posisi ini menjadi salah s
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah mendorong pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti liqu
EKONOMI