Komisi XIII DPR Desak Setneg Segera Rampungkan Semua PP Turunan KUHP-KUHAP Terbaru
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
BANDA ACEH – Kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Aceh kembali menjadi sorotan publik.
Keputusan Pansel yang mengumumkan sepuluh nama lolos seleksi dinilai kontroversial, setelah munculnya perbedaan perlakuan terhadap dua calon penting: Anita, SKM, M.Kes, mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, dan Ramli, S.Sos, SKM, M.Kes, mantan Kadispora Lhokseumawe.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nazrul Zaman, menyoroti hal ini saat dihubungi Bitvonline, Kamis (22/1/2026).Baca Juga:
Menurut Nazrul, nama Anita yang sebelumnya masuk daftar awal justru dicoret oleh Pansel, sementara Ramli tetap lolos meski terdapat catatan kontroversial terkait kasus hibah KONI 2019.
"Publik tentu tahu bahwa Ramli pernah dipanggil kepolisian pada 1 Oktober 2025 dan kemudian diberhentikan dari jabatannya pada 18 Oktober 2025. Pertanyaannya, apakah kasusnya sudah selesai? Dan apakah lolosnya beliau ada hubungan kuat dengan Pansel?" ujar Nazrul.
Nazrul menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi JPT.
"Pansel harus berhati-hati, karena pejabat yang terpilih akan membantu Gubernur dan Wagub Aceh mewujudkan visi-misi mereka untuk kesejahteraan rakyat. Seleksi asal-asalan bisa melahirkan pimpinan yang tidak kompeten, merugikan pemerintah dan masyarakat," tambahnya.
Bitvonline telah mencoba menghubungi Humas Pemerintah Aceh untuk klarifikasi, yang kemudian diarahkan kepada Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, melalui telepon.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi mengenai persoalan ini.
Publik kini menanti penjelasan resmi dari Pansel JPT Pratama Aceh agar proses seleksi dipandang adil dan kredibel, terutama dalam menentukan pimpinan yang akan memegang peran strategis di pemerintahan Aceh.*
(ad)
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
