350 Warga Serbu Markas TNI di Talaud! Kecewa Oknum TNI AL Aniaya Warga, Termasuk Guru
SULUT Insiden penganiayaan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL) terhadap enam warga, termasuk seorang guru, memicu bentrok antara ra
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara dan Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Sumatera Utara menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) terkait komitmen pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
Penandatanganan dilakukan Jumat (23/1/2026) di Kantor Komisi Informasi Sumut, Jalan Al Falah No. 22 Medan.
MOU ditandatangani Ketua Komisi Informasi Sumut, Dr. Abdul Harris Nasution, SH, MKn, bersama Ketua APDESI Sumut, Suparman, dan disaksikan anggota KI Sumut serta pengurus APDESI Sumatera Utara.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Harris menegaskan, MOU ini diharapkan mendorong seluruh pengurus dan anggota APDESI untuk menerapkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Konsekuensi dari MOU ini, Komisi Informasi Sumut bersama APDESI Sumut akan terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar seluruh kepala desa memahami dan menerapkan keterbukaan informasi dalam menjalankan tugas di pemerintahan desa," ujar Harris.
Harris menambahkan, kepala desa sebagai pimpinan badan publik desa harus transparan, khususnya dalam menjalankan program desa yang dananya bersumber dari APBN dan APBD.
Sementara itu, Ketua APDESI Sumut, Suparman, menyambut positif MOU ini.
Ia menekankan, banyak kepala desa yang sebelumnya belum memahami keterbukaan informasi sehingga sering terjadi sengketa informasi terkait dana desa di Komisi Informasi Sumut.
"Dengan MOU ini, kami akan lebih memahami penerapan UU No. 14 Tahun 2008, termasuk mana informasi yang terbuka dan mana yang tidak boleh dibuka," tutur Suparman.
Hadir pada penandatanganan tersebut pengurus dan anggota APDESI dari berbagai wilayah, termasuk Sekretaris APDESI Serdang, Muhammad Nur, dan pengurus APDESI Deli Serdang, Toni Sitorus.
MOU ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program desa di seluruh Sumatera Utara.*
(dh)
SULUT Insiden penganiayaan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL) terhadap enam warga, termasuk seorang guru, memicu bentrok antara ra
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Kesebelasan Huta Padang FC harus angkat koper lebih awal dari turnamen Peduli Sepak Bola Cup Kota Padangsidimpuan setela
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, menyebut mayoritas masjid di Indonesia masih menghadapi masalah pada siste
NASIONAL
BANDUNG BARAT Tragedi menimpa dua anggota polisi saat menjalankan tugas kemanusiaan di Kabupaten Bandung Barat. Sabtu (24/1) sore, Ipda
PERISTIWA
JAKARTA Kepolisian masih menelusuri penyebab meninggalnya selebritas Lula Lahfah (26) di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan. Kepala
ENTERTAINMENT
MEDAN Aksi nekat seorang pria bernama Harry Gusrizal (33) berakhir di tangan polisi. Harry ditangkap karena membongkar steling aluminium
HUKUM DAN KRIMINAL
SLEMAN Kasus Hogi Minaya, suami korban penjambretan yang divonis enam tahun penjara setelah mengejar pelaku kejahatan yang merampas tas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menekankan bahwa proses perdamaian di Gaza tidak boleh hany
NASIONAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menuntut Kapolda Sumatra Utara (Sumut) bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan yang dilakuk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, menegaskan pada Sabtu (24/1/2026) bahwa alasan yang dikemuk
INTERNASIONAL
