Menhaj Tekankan Petugas Haji Daerah Maksimal Eselon IV, Tahun Lalu Masih Ada Kepala Daerah Jadi PHD

MEDAN — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa Petugas Haji Daerah (PHD) tahun 2026 hanya boleh berasal dari pejabat maksimal eselon IV.

Hal ini untuk memastikan PHD benar-benar fokus melayani jamaah haji, berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih ada kepala daerah menjadi petugas.

Pernyataan itu disampaikan Gus Irfan saat menghadiri Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Pembukaan Diklat Terintegrasi PPIH Kloter, PHD, dan Pembimbing KBIHU di Asrama Haji Medan, Jumat (30/1/2026).

Baca Juga:

• Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Bobby Nasution Pastikan Stok Pangan Sumut Aman dan Surplus Semua Komoditas Pokok

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sumatera Utara yang menanggung seluruh biaya PHD di wilayahnya.

"Salah satu syarat pendaftaran PHD adalah pangkat maksimal eselon IV. Tidak ada eselon III, II, apalagi I, karena kami ingin mereka benar-benar memberikan pelayanan bagi jamaah haji," ujar Gus Irfan.

Ia menambahkan, tahun lalu masih ada bupati, wali kota, bahkan gubernur yang menjadi PHD. Tahun ini, Kemenhaj memastikan pejabat setingkat kepala daerah tidak lagi ikut bertugas.

Para PHD yang lolos seleksi akan mengikuti diklat selama 30 hari, yang terdiri dari 20 hari diklat inti dan 10 hari tambahan.

Seleksi juga sudah dimulai sejak pendaftaran, dan pejabat eselon di atas IV langsung dikeluarkan dari daftar calon PHD.

Menurut Gus Irfan, alasan pembatasan pangkat ini karena tugas PHD cukup berat dan membutuhkan komitmen penuh selama sekitar dua bulan. "Tugasnya sangat berat, jadi hanya eselon IV yang bisa memastikan pelayanan maksimal kepada jamaah," jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Kemenhaj berharap seluruh PHD benar-benar fokus melayani jamaah haji, tanpa terpengaruh pekerjaan birokrasi lain.*

(ds/dh)

Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Bobby Nasution Pastikan Stok Pangan Sumut Aman dan Surplus Semua Komoditas Pokok

Kapan 1 Ramadhan 2026? Ini Prediksi Kalender Hijriah dan Penjelasan Pemerintah soal Sidang Isbat

DPRD Soroti Belanja Rp 28 Miliar untuk Event Organizer Gebyar Pajak, Minta Pemprov Sumut Tinjau Kembali Prioritas Anggaran

Puskesmas di Medan Kini Gunakan Sistem BLUD, Masyarakat Bisa Nikmati Layanan Cepat Tanpa Tunggu APBD

Gugatan Anggaran Rp335 Triliun MBG ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon Klaim Dana Pendidikan Terpangkas Sepertiga

Sumut Luncurkan Calendar of Event 2026, 36 Event Unggulan Siap Gerakkan Ekonomi Kreatif