Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggabungkan delapan desa di Kabupaten Lampung Selatan ke wilayah Kota Bandar Lampung menuai sorotan.
Desa-desa yang masuk rencana itu antara lain Purwotani, Margorejo, Sinar Rejeki, Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjar Agung.
Alih-alih dianggap untuk kepentingan masyarakat, kebijakan ini memunculkan pertanyaan dari Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI).Baca Juga:
Ketua JPSI, Ichwan, menilai ada kejanggalan dalam penentuan wilayah tersebut.
"Kenapa delapan desa itu melompati desa perbatasan? Ada kepentingan apa ini?" kata Ichwan kepada wartawan, Sabtu (31/1/2026).
Sorotan JPSI tertuju pada Desa Sabah Balau, yang secara geografis lebih dekat dengan Kota Bandar Lampung, namun tidak masuk dalam rencana penggabungan.
Ichwan menilai langkah ini tidak logis, karena desa-desa yang dipilih justru berada lebih jauh dan melewati desa perbatasan.
Tokoh pemuda Desa Sabah Balau, Arif Gunawan, juga mempertanyakan keputusan Pemprov Lampung.
"Awalnya kami gembira dengan kabar rencana ini. Kami berharap Pemprov mendengar suara warga, namun kenyataannya berbeda jauh dari harapan," ujarnya.
Menurut Arif, warga Sabah Balau berharap dapat bergabung dengan Kota Bandar Lampung agar lebih mudah mengurus administrasi kependudukan dan perizinan.
"Lokasi kami dekat dengan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Banyak perumahan dan pertokoan sudah berkembang di sini. Akses ke kelurahan, rumah sakit, dan sekolah akan lebih mudah," ungkapnya.
Arif menyayangkan sikap Pemprov Lampung yang terkesan tebang pilih dalam menentukan wilayah perbatasan.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK